G30S: Rekonsiliasi bagi Masa Depan BangsaSejarahkita.org sengaja mengubah tampilan mukanya dengan menyesuaikan hari bersejarah itu, 30 September—merujuk pada tahun 1965. Menyomot kalimat yang sudah kental di telinga: Gerakan 30 September—tanpa menggunakan tambahan PKI. 

 

Mafhum dengan masyarakat pada umumnya yang masih sangat sensitif jika mendengar deretan angka ‘1965’, atau kata ‘komunis’ dengan ‘PKI’nya. Di lain pihak, bagi para penyintas 1965, masih tersisa kekecewaan dan rasa takut, hanya karna dengan menyebut kata-kata tersebut, ataupun membicarakannya, dapat beresiko terkena stigma. 

 

Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi sepakat menggunakan langkah non-yudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tersebut. Namun jika oleh tekanan massa (social pressure) kebenaran dan keadilan harus berujung pada penuntutan kepada para pelaku, maka semestinya tak boleh dihambat meski dengan dasar asas perdamaian. Karena, proses rekonsiliasi yang termaktub dalam UU No.27/2004 tidak secara otomatis membebaskan pelaku dari hukuman.

 

Tahapan rekonsiliasi sebagaimana disebut oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dimulai dengan pengungkapan kebenaran -adanya pengakuan bahwa memang ada pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini dilanjutkan dengan komitmen bangsa bagi sejarah masa depan yang tidak akan mengulang pengalaman tragedi masa lalu. 

 

Pernyataan penyesalan-yang sangat mungkin dalam bentuk pernyataan Presiden sebagai Kepala Negara-, dimungkinkan dengan tindakan rehabilitasi atau kompensasi dalam batas kemampuan negara. 

 

Dengan mekanisme ini, Aparat keamanan juga harus menghentikan agresivitas pelarangan atas berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran. Tindakan kepolisian dalam berbagai aksi pelarangan merupakan state terror yang akan menyuburkan praktek represif dengan potensi diikuti oleh kelompok masyarakat sipil. 

 

Kita semua harus awas, konflik horisontal masih mungkin terjadi di era ini. Pembiaran oleh aparat keamanan atas tindakan represif masyarakat sipil pada komponen masyarakat lainnya terkait tragedi 1965, hanya akan menghambat proses rekonsiliasi. 

 

Masyarakat jangan terus menerus terbelah. Kedewasaan kita sebagai bangsa teruji. Tidak sampai hati saya bertanya,

                 “Apakah proses rekonsiliasi hanya dapat paripurna
                di saat para korban maupun pelaku telah tandas ditelan usia?” 

 

Hak asasi manusia adalah milik semua orang dari segala bangsa. Maka, Negara jangan tidur! Penyelesaian yang berlarut-larut dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran negara akan hak atas kebenaran dan martabat korban serta keluarga korban. 

 

Sedangkan kebijakan rekonsiliasi tak luput dari pro dan kontra, konsep rekonsiliasi pun berkembang dalam persepsi yang tidak sama. Maka, menjadi tugas pemerintah dan elemen bangsa lainnya untuk duduk bersama dan merumuskan dengan jelas strategi dan program aksi apa yang harus dilakukan bersama, hingga sosialisasi massif pada masyarakat luas. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2