“DPR Berburu Proyek di Dapil (Daerah Pemilihan),” itu judul berita utama harian Kompas edisi Kamis, 15 September 2016. Lantas sub judul berita itu menyatakan : “Anggota Dewan Beralasan Memperjuangkan Daerah.” (Kompas, 15/9/2016).

Apabila kita mencermati judul berita itu segera dapat menangkap niat dan apa yang dimaui para anggota DPR yang mengusulkan program itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang memberi kesan negatif para anggota DPR pengusul atau yang mewacanakan program ini. 

 

Pertama, para anggota DPR punya niat untuk mengais rezeki dari proyek yang ia usulkan anggarannya itu. Sementara proyeknya sendiri belum jelas apa yang akan dibangun di dapil itu. Jika kelak disetujui, mereka baru menyiapkan atau menyuruh orang lain untuk membuat proposal tentang program dan proyek yang bisa dikerjakan sebesar anggaran yang telah disiapkan. Dapat dipastikan, penyusunan proposal program dan proyek tersebut hanya akal-akalan, sekedar  untuk memenuhi mekanisme pencairan anggaran yang telah disediakan. 

 

Kedua, “proyek akal-akalan” ini merupakan pemborosan keuangan negara dan berpotensi di korupsi. Karena program dan proyek yang hendak mereka bangun belum tentu untuk menunjang pengembangan kegiatan yang produktif di dapil itu. Boleh jadi malah menjadi ajang “jatah-jatahan” dan makelaran pelaksana program dan proyek dengan para anggota DPR dapil bersangkutan atau yang mengklaim memperjuangkan perolehan anggaran tersebut.

 

Argumentasi para anggota DPR pengusul program dan proyek ini selalu mengatasnamakan daerah atau rakyat, sah-sah saja. Sesuai dengan nama, fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat, tidak ada yang salah manakala mereka berbicara selalu atas nama rakyat. Akan tetapi, sudahkah apa yang mereka lakukan benar-benar untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Realitas dilapangan menunjukan, bahwa antara kata dan perbuatan para anggota DPR acap berbeda, bak bumi dan langit. 

 

Beruntung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas menolak usulan itu, dengan alasan mekanisme ini menarik jauh Kementerian Keuangan dari kewenangannya dan membenturkan bendahara umum negara dengan masalah etika. Akhirnya usulan tersebut dicoret dari kesimpulan rapat antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kompas, 15/9/2016). 

 

Apresiasi layak kita berikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, punya nyali dan keberanian untuk menolak usulan program dan proyek akal-akalan DPR. (Jusuf Suroso).  

 

 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2