Pilkada Terpidana - Ad Agung   “Anak dipangku kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso.” –peribahasa masyarakat Minang ini menggambarkan konsep keadilan yang tak membedakan siapapun di mata hukum.

Bahwa butir aturan yang tidak sesuai dengan hati nurani tidak layak untuk dimunculkan apalagi dijalankan, karena hanya akan menimbulkan konflik di masyarakat.

 

 

Rasa keadilan masyarakat terganggu dengan dihasilkannya kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, yang mengijinkan keikutsertaan terpidana hukuman percobaan sebagai calon dalam Pilkada.

Jika tidak terpikir bahwa hukum telah sengaja dipelintir, maka terlihat bahwa Komisi telah mendangkalkan hati nurani dan akal sehat dalam menerjemahkan hukum. Dengan asumsi liar beranggapan pidana percobaan -hanya karna si terpidana tidak menjalani hukumannya di dalam sel penjara-, tidak termasuk sebagai sebuah hukuman.

Asumsi berlanjut dengan pemikiran: karena ‘tidak ditahan’ dan putusannya belum inkracht (berkekuatan hukum tetap), maka terpidana hukuman percobaan tidak termasuk dalam kategori ‘terpidana’ yang disyaratkan sebagai larangan bagi setiap calon untuk maju Pilkada. 

Semua asumsi tersebut lebih terasa sebagai pembenaran politik ketimbang kebenaran hukum. Sedangkan vonis percobaan adalah inkracht jika pihak berperkara tidak melakukan upaya perlawanan hukum, seperti banding atau kasasi. Inkracht tidak ditentukan oleh selesainya masa hukuman, juga tidak didasari dengan ditahan atau tidaknya si terpidana dalam menjalani hukuman.

Di sisi lain, KPU tidak dapat menjaga harapan masyarakat dengan menerima usulan Komisi. Semata hanyalah sebuah dalih dari KPU dengan memakai klausul dalam UU Pilkada “keputusan RDP bersifat mengikat”.

Padahal, penolakan KPU dalam RDP sesungguhnya dimungkinkan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana dalih yang diutarakan. Hasil RDP memang mengikat, namun yang mengikat adalah hasil atau kesimpulan rapatnya. Sedangkan usulan yang muncul dalam forum tidaklah otomatis mengikat untuk harus disetujui atau dilaksanakan. 

 

Hukum yang Dicita-citakan

Dalam konsep politik hukum dan kontrak sosial, hukum berkaitan dengan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang. Kewenangan menetapkan peraturan, yang bukan hanya untuk melindungi kepentingan segelintir orang, partai, apalagi penguasa. Kebijakan negara mestilah membawa ruh kebajikan, karna mengekspresikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Di saat hukum hanya dibaca sebagai teks dari pasal-pasal tanpa menggubris norma dan cita-cita pembentukannya, maka pasal tersebut akan menjadi peluru yang membunuh tuannya sendiri, yakni masyarakat yang mendamba keadilan. Kian menjadi naif usulan Komisi yang didorong dengan mengangkat kredo ‘hukum harus tetap ditegakkan’, padahal diakui olehnya telah bertentangan dengan harapan masyarakat untuk memiliki kepala daerah yang berkualitas, bersih dan tak tercela di mata hukum.

Mengeja kata ‘tercela’, penulis tertarik untuk melihat selengkapnya Pasal 7 UU Pilkada yang telah ‘mengganggu rasa’ para pihak yang kukuh mengusulkan revisi peraturan dimaksud. Jika huruf g pasal tersebut menolak terpidana, bagaimana dengan huruf i yang menyebutkan: “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”? 

Kiranya ‘perbuatan tercela’ yang disebut oleh pasal 7 ayat (2) huruf i menguatkan klausul ‘terpidana’ yang diatur oleh huruf g. Menjadi logis bahwa terpidana, apapun status pidana dan jenis hukumannya, semestinya tidak akan lolos sebagai persona yang tidak tercela di saat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

Wah, mengapa tiba-tiba saya merinding, sekelebat terpikir jika terpidanapun tetap bisa mendapatkan SKCK. Ini akan menjadi kebobrokan politik dan hukum yang kian massif.

Politik dan hukum adalah dua sisi mata uang yang harus seimbang. Saat politik praktis telah merajalela, maka hukum kian terabaikan. Inilah kebuntuan politik yang terus saja mengutamakan kepentingan pragmatis, dijalankan tanpa mengindahkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hingga nyatalah adagium “hukum tanpa kekuasaan bersama politiknya adalah mimpi bernegara di awang-awang , politik tanpa keadaban hukum yang adil akan menjelma sebagai kekuasaan yang sewenang-wenang.”

Maka hukum harus kembali menjadi panglima. Judicial review adalah jawaban untuk mencapai pemilu yang bersih dan bermartabat. Mahkamah hukum yang mulia harus mampu menerjemahkan dalam bahasa yang tepat untuk menjawab kegamangan publik terhadap politik hari ini yang kian jauh dari cita-cita bernegara. (Ad Agung)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2