Akhirnya Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan dinyatakan layak dan patut menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), untuk menggantikan Sutiyoso. Penilaian itu dinyatakan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama kurang lebih tiga jam (Kompas, 8/9/2016).

Suhu politik cukup kondusif memuluskan proses uji kepatutan dan kelayakan Komjen Budi Gunawan, sangat kontras ketika ia dinyatakan Komisi yang sama layak menjadi calon Kapolri untuk menggantikan Komjen Soetarman awal 2015 lalu. Pasalnya, pada saat yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dugaan kepemilikan “rekening gendut” yang melampaui batas kewajaran profilnya sebagai perwira polisi. 

Kendati demikian bukan berarti pencalonan Komjen Budi Gunawan tidak ada resistensi. Sekurangnya sejumlah perwira tentara termasuk Kepala BIN Sutiyoso yang belum lama menduduki jabatan itu (9 Juli 2015) tak siap menerima realita pasca lolosnya Komjen Budi Gunawan. Bahkan ketika proses perekrutan calon kepala BIN masih berlangsung ada pernyataan seorang pensiunan jenderal TNI Joko Santoso siap memimpin demontrasi ke gedung DPR/MPR. Bahwa pernyataan itu tidak ada kaitan dengan suksesi Kepala BIN atau ditujukan kepada Komjen Budi Gunawan, tapi ajakan untuk melawan kebijakan Presiden Joko Widodo, apa bedanya (www.famdejaknews.com diunduh pada 4/9/2016).  

Sementara itu dalam diskusi terbatas peneliti Para Syndicate, Sutiyoso memang layak diganti. Sebenarnya sejak ia diangkat sudah diragukan kemampuannya. Dan itu terbukti, selama kurun waktu ia menduduki jabatan itu nyaris tak memberi kontribusi yang berarti bagi kebaikan negara. Mulai dari kasus percobaan peledakan bom di Sarinah Jl. Thamrin, Jakarta, peledakan bom di Medan, kasus Tolikara di Papua, hingga peledakan di Solo luput dari pantauan inteljen. Demikian pula kasus penyanderaan warga negara Indonesia di perbatasan Indonesia-Filipina hingga kasus vaksin palsu yang menyita perhatian publik dan masih banyak kasus-kasus lain yang tak terdeteksi radar inteljen.

Hal itu terjadi oleh karena operasi intelejen terkait dengan ancaman terhadap negara dan rakyatnya masih sering mengandalkan pendekatan militeristis yang terbukti tidak efektif. Apalagi apabila intelejen tidak meng-upgrade diri mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga melahirkan aparat intelejen yang profesional. Pendek kata ancaman terhadap negara ini tidak lagi berbasis konvensional. Itu pula sebabnya BIN seharusnya juga sudah mereformasi diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tantangan intelejen kedepan.

Gangguan keamanan seperti sparatis, terorisme, dan ancaman kekerasan lainnya pun tidak selamanya harus ditangani dengan standar operasi militer, manakala intelejennya telah bekerja dengan baik. Sejauh ini radar intelejen belum dapat secara lebih dini menangkap sinyal-sinyal adanya beragam ancaman. Sehingga negara acap terlambat menangani atau mencegahnya dan seterusnya. Hal itu terjadi oleh karena standar keprofesionalan aparat intelejen kita masih sebatas informan. Belum didukung oleh tenaga ahli dibidang masing-masing yang memiliki kemampuan analisis yang sahih. Inilah tantangan dan pekerjaan rumah Kepala BIN yang baru. (Jusuf Suroso)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2