Koran Tempo, edisi Kamis, 18 Agustus 2016 memuat berita dengan hurup kapitol Partai Berebut Kursi Menteri ESDM (Energi, Sumber Daya Mineral), pasca pencopotan Menteri ESDM Arcandra Tahar Senin, 15 Agustus 2016 karena masalah kewarganegaraan. Sekurangnya dua parpol (partai politik) Partai Golkar dan Partai Nasdem sudah pasang kuda-kuda siap mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Arcandra Tahar.

Ketua Partai Nasdem Akbar Faisal mengatakan, bahwa partainya telah menyiapkan kader yang akan disorongkan menjadi Menteri ESDM yang kini masih dirangkap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Demikian pula Partai Golkar melalui Nurul Arifin mengatakan, bahwa partainya telah menyiapkan nama yang akan disodorkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu Hendrawan Supratikno dari PDI-P mengaku partainya belum membahas soal calon Menteri ESDM (Koran Tempo, 18/8/2016).

Selama ini oleh berbagai kalangan Kementerian ESDM dianggap paling subur yang menjanjikan kemakmuran, khususnya bagi para pejabat dan kroninya. Boleh jadi Kementerian ESDM menjadi lahan garapan yang diharapkan dapat memberi kontribusi terkait kepentingan bisnis orang-orang partai. Itu pula salah satu motivasi mengapa parpol-parpol berambisi untuk mendudukan kadernya di Kementerian ESDM.  

Barangkali itu pula sebabnya dari tujuh menteri ESDM selama rezim reformasi, lima diantaranya diduga bermasalah. Kelima mantan Menteri ESDM yang masuk rumor beragam isu kontroversial adalah Purnomo Yusgiantoro, (2000-2004, 2004-2009) menjadi saksi kasus korupsi penjualan kondensat, Darwin Zahedy Saleh (2009-2011) kasus perselingkuhan, Jero Wacik (2011-2014) terpidana kasus korupsi, Sudirman Said (2014-2016) kontroversial kasus kontrak karya PT. Freeport dan terakhir Arcandra Tahar (2016) kasus kewarganegaraan dan baru menjabat selama 20 hari. 

Kementerian ESDM kian strategis dan “seksi” ketika pada 2019 pemerintah harus memutuskan apakah kontrak karya PT Freeport yang akan berakhir pada 2021, akan diperpanjang atau tidak. Demikian pula efisiensi penanganan blok Masela, Maluku yang menelan biaya sekitar US$.22,3 milyar. Selain itu masih ada proyek-proyek hulu yang melibatkan sejumlah perusahaan asing, blok-blok gas di kepulauan Riau dan perairan Natuna, pengembangan terminal gas alam cair (LNG) di Benoa, Bali maupun berbagai kegiatan dan penataan ulang terkait kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK MIgas) yang acap menimbulkan pro kontra. 

Sejauh ini belum ada sinyal dari Presiden Jokowi untuk memutuskan siapa yang akan menduduki “kursi panas” Kementerian ESDM setelah ditinggalkan Arcandra Tahar sebagai opsi pertama. Obsi kedua, mengangkat kembali Arcandra dengan lebih dulu menyelesaikan status kewarganegaraannya. Namun opsi kedua ini menjadi persoalan tak mudah dan memakan waktu. Sementara pekerjaan rumah Kementerian ESDM sudah sangat mendesak dan membutuhkan penanganan yang lebih cermat dan tepat. Dua pilihat pelik yang harus dan segera diputuskan presiden. Kita tunggu saja “jurus mabuk” Jokowi agar bisa keluar dari tekanan dan intervensi dari orang-orang partai dan kelompok kepentingan. (Jusuf Suroso). 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2