Batas akhir pendaftaran calon Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tinggal beberapa hari lagi atau kurang dari satu bulan (19/9/2016), namun belum ada partai politik (parpol) atau koalisi parpol yang telah memastikan siapa bakal calon gubernur yang akan mereka usung. Kecuali Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Hanura yang mewacanakan gubernur patahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang sudah mereka gadang-gadang. Belakangan muncul “koalisi kekeluargaan” tujuh parpol ditingkat lokal; Gerindra, PKB, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, dan PDI-P untuk menolak Ahok (Koran Tempo,11/8/2016).

 

Koalisi kekeluargaan ini belum bisa dikatakan solid, mengingat masih sebatas inisiatif pimpinan parpol di level DKI Jakarta, belum merupakan sikap pimpinan nasional mereka. Koalisi setengah hati ini juga masih rentan “bubar” ketika mereka tidak sepakat mengajukan nama untuk menantang Ahok. Sedangkan alasan mereka menolak Ahok sebatas masalah ras, agama, dan “mulut ember” Ahok yang dinilai mengabaikan kesantunan politik didepan umum.  

 

Koalisi dagang sapi kian terlihat dengan jelas, ketika parpol-parpol itu hanya menawarkan asal bukan Ahok. Parpol-parpol itu hanya mengedepankan “siapa” dan bukan “apa” yang hanya menguntungkan kepentingan segelintir elit parpol di level DKI Jakarta. Sebab, apabila Ahok terpilih lagi menjadi gubernur, akan memperpanjang hilangnya kesempatan “makelaran proyek” para anggota DPRD DKI Jakarta dan elit parpol mereka. Praktek kotor seperti itu kurang lebih tiga tahun terakhir berhasil digusur dari berbagai sudut kota Jakarta.

 

Situasi politik Jakarta kian “ramai lancar” kata lain dari “memanas” oleh kasak-kusuk, loby politik sana-sini dengan masing-masing menawarkan “sapinya” sendiri-sendiri. Tanpa disertai pemikiran dan konsep bagaimana mengatasi beragam problematik ibu kota negara ini. Tanpa kriteria, sosok kandidat seperti apa yang diperlukan untuk membangun Jakarta, yang menjadi barometer negara kita.

 

“Bandul koalisi” kembali ketangan PDI-P, ketika sampai pekan kedua Agustus 2016 ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak merespon positif atau merestui langkah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Jakarta, Gembong Warsono yang ikut menabuh genderang “koalisi dagang sapi.” Demikian pula terhadap spekulasi untuk memecah belah PDI-P dengan menyodorkan nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dengan demikian, kata kunci ada ditangan Megawati Soekarnoputri, dengan pertimbangan mengedepankan segala kelebihan dan kekurangan patahana Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat untuk dimajukan lagi. (Jusuf Suroso)    

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2