Kurang dari sepekan, pos koordinasi darurat aparat yang didirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Komtas), menerima puluhan  laporan masyarakar yang mendapat perlakuan tidak sesuai prosedur oleh tindakan aparat penegak hukum terkait kasus narkoba (Kompas, 8/8/2016). Sebagian korban mengaku diperas aparat penegak hukum dan menyalahi prosedur penindakan pidana yang semestinya. Konsultan hukum Kontras, Satrio Wiratanu menuturkan jumlah laporan yang diterima Kontras akan terus bertambah seiring dengan makin luasnya tanggapan publik terhadap pernyataan dan kisah terpidana mati, kasus narkoba, Freddy Budiman kepada Koordinator Kontra, Haris Azhar.    

 

Pernyataan Haris yang ditulis dalam media sosial memicu perhatian publik dan memantik orang yang merasa menjadi korban pemerasan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba agar berani melaporkan diri. Dalam pernyataan Haris yang disebarkan lewat media sosial itu Freddy antara lain menuturkan tindakan aparat penegak hukum yang mengambil keuntungan dari bisnis narkotika tersebut. Lebih jelas, menurut Haris, Freddy pernah menyotor Rp 450 milyar kepada BNN dan Rp 90 milyar ke Pejabat Mabes Polri. Warga yang menjadi korban pemerasan aparat penegak hukum selama ini tidak berani melapor kepada polisi karena untuk apa mereka melakukan itu jika pelakunya penegak hukum (polisi) juga. Bahkan ada korban narkoba yang dijadikan ATM oleh aparat Polisi.

Presiden Joko Widodo disarankan agar membentuk Tim Independen untuk merespon dan menyelidiki cerita Haris di atas. Sejauh ini, menurut Tim Komunikasi Presiden, Johan Budi, “Presiden Jokowi belum ada rencana pembentukan tim independen tsb.” Tetapi Haris menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk Tim Independen itu karena kasus tersebut diduka kuat melibatkan institusi besar. Kalau dilakukan secara parsial, apalagi setengah2 dikhawatirkan hanya akan berujung pada pemecatan oknum, tapi substansi kasusnya tidak akan bisa diusut tuntas. Masih ingat kasus korupsi yang melibatkan Kepala Lalu Lintas Polri, Joko Susilo, dulu polisi menolak KPK memeriksa kasus itu dan sempat menyerbu gedung KPK. Terbukti Joko Susilo melakukan tindak pidana korupsi, dihukum 18 tahun penjara.  

Kini masyarakat ikuit terbelah setelah membaca berbagai tulisan dan ulasan tentang tulisan Haris di Media Sosial. Sebagaian pihak mengecam cara tindakan Haris yang dinilai menyerang nama baik institusi tanpa bukti di media sosial, hingga TNI, Polri, dan BNN melaporkan Haris ke Bareskrim Polri. Tetapi, ada sebagaian masyarakat yang membela Haris, karena yang ditulis Haris sudah jadi pengetahuan umum di masyarakat. Untuk sekedar contoh, Serma Supriadi anggota TNI yang dihukum tujuh tahun penjara karena terlibat jaringan Freddy Budiman adalah bukti nyata.    

Selain itu Kepala BNN Budi Waseso saat bertemu Slank tahun 2015 pernah menegaskan, adanya keterlibatan aparat TNI dan Polri. Saat itu ditulis oleh Tribunnews.com pada tanggal 13 November 2015, dan Buwas mengatakan, “Apalagi di kita ini banyak oknumnya juga kan, Baik itu TNI maupun Polri, dan BNN sendiri juga ikut bermain. Peluang mencari duwit di situ sangat dimungkinkan.”  Menjelang Freddy dieksekusi mati, Haris menulis pengakuan Freddy saat bertemu di LP Nusakambangan 2014, Freddy menyatakan “ada keterlibatan TNI, Polri, dan BNN.” Karena itu, tulisan Haris bisa buka kotak pandora (FS Swantoro).

 

    

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2