Hasil survei BPS, menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 mengalami penurunan dibanding 2014. Penurunan ini, karena turunnya variabel, seperti; kebebasan berkeyakinan, peran partai, DPR, dan DPRD, yang pada 2015 lebih buruk dibandingkan tahun 2014.  Badan Pusat Statistik, Rabu (3/8), mengumumkan IDI 2015 level nasional 72,82 dalam skala indeks 0-100. Angka ini turun dibandingkan tahun 2014, yaitu 73,04.

 

Kini tingkat demokrasi di Indonesia masuk kategori sedang. Untuk ukuran baik jika di atas 80 dan buruk di bawah 60, sedang antara 60-80."  IDI ini dipengaruhi tiga aspek, yaitu; (1) kebebasan sipil; (2) hak-hak politik; dan (3) lembaga demokrasi. Dibandingkan 2014, penurunan terjadi pada aspek kebebasan sipil (dari 82,62 jadi 80,30) dan lembaga demokrasi (dari 75,81 jadi 66,87 poin). Sementara aspek hak-hak politik naik dari 63,72 menjadi 70,63.

 

Hal yang perlu dicermati dari turunnya IDI 2015 adalah makin buruknya sejumlah variabel krusial. Hal itu antara lain kebebasan berkeyakinan (aspek kebebasan sipil) serta peran DPR, DPRD, dan partai politik (aspek lembaga demokrasi) dibandingkan tahun 2014.

 

Musdah Mulia mengatakan turunnya indikator kebebasan berkeyakinan dipicu banyaknya temuan di lapangan mengenai maraknya sikap intoleransi antarwarga terkait ajaran agama. Pada saat yang sama, ditemukan banyak peraturan daerah (perda) yang isinya cenderung bertentangan dengan UU dan memicu sikap intoleran. Hal ini harus disikapi serius oleh pemerintahan Jokowi-JK sebab intoleransi kini menguat di masyarakat (Kompas, 4/8/2016).

 

Penurunan juga terjadi pada kinerja Partai, DPR, dan DPRD. Memburuknya kinerja lembaga itu harus jadi perhatian karena menunjukkan lemahnya peran lembaga legislatif dan partai, baik di daerah maupun di pusat, dalam melakukan pembelaan atas kepentingan masyarakat. Peran partai kian memburuk, diukur dari kegiatan kaderisasi oleh parpol peserta pemilu, yang tahun 2015 dalam skore 56,30. Padahal tahun 2014 di posisi 58,74.

 

IDI  ini penting untuk mendukung pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam survei BPS ini, DKI merupakan provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi yaitu 84,70. Pada saat sama, angka kemiskinan juga paling rendah dibanding daerah lain, di bawah 5 persen. Secara umum, angka kemiskinan di Jawa, Bali, dan Sumatera lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia timur. 

 

Prof. Emil Salim mengingatkan ada perbedaan sikap dan komitmen antara pemerintah masa Orde Baru dan Reformasi terhadap masyarakat miskin dan urban. Terlepas dari kelemahan Orde Baru saat itu ada komitmen yang kuat untuk masyarakat desa dan urban. Ini antara lain terlihat dengan intensifnya pembangunan sekolah, saluran irigasi, KB, hingga koperasi desa. Namun, saat ini yang dipikirkan kereta cepat atau modal masuk “ini membuat saya resah." (FS Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2