Sekurangnya tiga institus TNI (Tentara Nasional Indonesia). Polri (Polisi Rapublik Indonesia, dan BNN (Badan Narkotika Nasional) “panas dingin,” tersengat bola liar cerita masa lalu bandar narkoba Freddy Budiman tentang praktek penyelundupan dan peredaran narkoba yang melibatkan oknum-oknum institusi tersebut (Kompas, 4/8/2016).

 

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar melalui akun media sosialnya menceritakan kembali pengalaman Freddy Budiman itu menjelang pelaksanaan hukuman mati 29 Juli 2016 lalu. Bagi publik, cerita itu menjadi  menarik, ketika Freddy Budiman mengaku, bahwa kunci sukses peredaran dan penyelundupan narkoba itu melibatkan oknum TNI, Polri, dan BNN. 

 

Menurut Haris Azhar, dalam pertemuan di lapas Nusakambangan tahun 2014 lalu itu, Freddy mengaku menyetor uang 450 milyar rupiah kepada BNN, 90 milyar rupiah pada petinggi Mabes Polri. Selain itu Freddy juga mendapat fasilitas pinjaman kendaraan dari seorang perwira tinggi bintang dua TNI untuk mengangkut barang haram itu tanpa menyebut nama mereka. Katanya nama-nama oknum itu ada dalam pleidoi pembelaan kasusnya (Koran Tempo,4/8/2016).

 

Alih-alih mendapat apresiasi, Haris Azhar malah dilaporkan ke polisi oleh Mabes TNI dengan tuduhan pasal pencemaran nama baik. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, laporan yang diajukan TNI dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum soal penyebutan nama jenderal bintang dua hingga merusak citra TNI (Koran Tempo,4/8/2016).

 

Publik percaya bahwa semangat Haris untuk menceritakan kasus ini tidak bermaksud mencemarkan nama baik dan citra institusi (TNI, Polri, dan BNN). Apalagi statusnya itu masih info, hampir dapat dipastikan tanpa atau belum perlu disertai barang bukti. Sementara barang bukti itu sendiri sebenarnya bukan urusan orang yang memberi informasi. Barang bukti itu tugas penyidik ketika menindaklanjuti informasi, menyelidiki kebenaran informasi dan seterusnya. Sayangnya, cerita Haris ini bukan disampaikan pada institusi bersangkutan, tapi di sebarkan dalam akunnya.

 

Lain masalahnya manakala Haris Azhar yang seharusnya melaporkan ke polisi terkait perilaku oknum-oknum perwira TNI, Polri, dan BNN yang menurut catatan dari kesaksian Freddy Budiman terlibat perdagangan narkoba. Para perwira tinggi itulah yang harus dilaporkan ke polisi terkait pencemaran nama baik dan merusak citra lembaga atau institusi dimana mereka bertugas. Meskipun polisi tetap minta barang bukti itu soal lain dan lagu lama. Biarkan saja itu urusan penyidik, tapi catatan Haris tetap terpublisir tanpa harus menghadapi masalah hukum dan ancaman pidana.   

 

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya bukan hal baru, sudah sejak jaman “kuda makan besi.” Sudah menjadi rahasia umum suap, sogok, backing-backingan seperti itu menjadi kebiasaan perilaku aparat di negeri ini. Memang sulit dibuktikan ketika seluruh lini kebagian uang haram itu, bagian dari jaringan mafioso bisnis ilegal. Mungkin kita sudah lupa pernyataan Adam Malik (Wakil Presiden 1978-1982) dengan nada sinis menyindir perilaku buruk aparat dinegeri ini bahwa “semua bisa diatur.” Apa yang dikemukakan mantan wartawan terkemuka itu menggambarkan betapa buruknya sikap mental aparat kita dan sampai sekarang belum berubah. (Jusuf Suroso).  

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017