Beberapa waktu terakhir ini blusukan Presiden Jokowi agak berbeda dari kebiasaannya. Blusukan itu bukan dari pasar ke ke pasar tradisional, melainkan menyambangi gedung-gedung berpendingin udara, menemui pengusaha yang sebagian besar merupakan wajib pajak kelas kakap. 

 

Presiden Jokowi kini memang sedang “getol” mensosialisasi salah satu program ambisiusnya yakni Tax Amnesty demi menarik dana ribuan trilyun rupiah agar kembali ke tanah air. Sesudah di Medan dan Surabaya, hari Senin (1/8/2016) giliran pengusaha Jakarta yang dikumpulkan Jokowi di JIE Expo Kemayoran, untuk berbagi informasi seputar Tax Amnesty.    

 

Sejak siang hari, antusias para pengusaha sangat besar untuk lebih banyak mendapat informasi seputar pengampunan pajak dan bos-bos perusahaan itu bersedia berbaris mengikuti antrean prosedur keamanan kepresidenan. Dari pertemuan di Surabaya, Medan, dan Jakarta, memang terkesan banyak sekali pengusaha yang hadir.  

 

Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, kembali masuk Kabinet memunculkan euforia. Sambutan positif pun terlihat dari berbagai kalangan, seperti pasar merespon positif dengan kenaikan harga saham gabungan (IHSG) dan menguatnya nilai tukar rupiah 13.040 rupiah per US dollar. Pengalaman Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden SBY periode pertama dan jaringan internasional yang dibangunnya selama menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia menjadi dasar utama reaksi pasar positif tersebut. Ketegasan dan keberaniannya juga diuji saat harus mengambil keputusan sulit saat menjabat Menteri Keuangan (Suara Merdeka, 2/8/2016).       

 

Keberanian itulah yang disebut memunculkan persoalan hingga dia harus meninggalkan kabinet, untuk kemudian memilih menjadi direktur pelaksana Bank Dunia. Kini ia telah kembali dengan tantangan yang tidak ringan mensukseskan 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan tapi pengaruhnya belum dirasakan hingga sekarang. Tingkat pertumbuhan belum sesuai harapan publik, harga2 sembako masih melambung dan belum bisa diturunkan harganya, dan defisit anggaran sebagai penggerak ekonomi nasional yakni APBN. 

 

Untuk menambah kekuatan ABPNP 2016, pemerintah mencanangkan kebijakan lewat Tax Amnesty tersebut di atas.Hingga kini penyerapan anggaran masih menjadi keluhan banyak pihak dan persoalan ini harus secepatnya diatasi menkeu baru, dengan koordinasi sebagai kata kunci. Selain itu, ketakutan aparat pemerintah (pejabat publik) melanggar hukum menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Karena itu, APBN yang ada di bawah kendali menkeu maka Sri Mulyabni harus berani mengambil inisiatif untuk mengatakan  persoalan anggaran dan defisit anggaran, serta cashflow tersebut. 

 

Di situ tantangannya terutama kemampuan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai target angka-angka yang tertuang dalam APBN Perubahan 2016, salah satunya penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 1.539 trilyun rupiah dan tahun lalu hanya tercapai 80 persen. Program Tax Amnesty yang dicanangkan Presiden Jokowi di atas, menjadi stimulus agar semua target itu tercapai. Semoga. (FS Swantoro)    

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2