Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perombakan kabinet Rabu, 27/7/2016 di halaman Istana Negara, Jakarta, setelah lebih dari tiga bulan membiarkan reshuffle kabinet ini menjadi isu nasional dan wacana perdebatan publik (Kompas, 28/7/2016).

 

Barang kali itu pula sebabnya perombakan kabinet ini menjadi sebuah anti klimak, dan tidak menarik perhatian umum. Mungkin karena selama kurang lebih tiga bulan terakhir publik sudah terlibat menyoal isu perlu tidaknya reshuffle. Perdebatan berkembang menyoal masalah kompetensi, integritas, hingga kinerja dan hasil kerja para Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 ini.

 

Perombakan kabinet ini menjadi tak menarik lagi. Hal itu dapat dilihat dari beragam komentar dan penilaian publik melalui surat kabar, televisi, dan radio. Hampir semua menggunakan bahasa normatif, datar disertai pujian dan harapan. Sementara di media sosial agak ramai, tetapi tidak serius. Marak dengan sindiran-sindiran, “Sri gek balio,” yang maksudnya Sri sudah kembali yang ditujukan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian ada yang menulis “Kamu nggak diganti to? Anake sopo,” disertai foto mirip Megawati Soekarnoputri dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Pendek kata, publik bukan hanya kehilangan sikap kritisnya, tetapi juga tidak serius menanggapi perombakan kabinet jilid dua ini.

 

Padahal perombakan kabinet jilid dua memberi kesan bahwa Presiden Jokowi mulai tidak konsisten, plin-plan, alias inkar janji terhadap apa yang ia sampaikan saat debat calon presiden di depan layar televisi yang disiarkan secara nasional. Waktu itu calon presiden Jokowi mengatakan kelak manakala terpilih menjadi presiden ia tidak akan “bagi-bagi kekuasaan” yang tercermin dalam susunan kabinetnya. Dalam perombakan kabinet jilid dua ini justru kesan bagi-bagi kekuasaan itu kian jelas adanya, dengan masuknya kader partai pendukung (Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional/PAN), setelah mereka pecah kongsi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subiyanto dan Hatta Rajasa.

 

Ketidakkonsistenan Presiden Jokowi juga tercermin khususnya dalam merombak kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tidak menempatkan figur yang tepat dan kompeten dalam konteks reformasi birokrasi, yang antara lain bertugas untuk melakukan pencegahan korupsi sesuai dengan Nawacita keempat tentang pemberantasan korupsi. Menyusul pernyataan Jokowi saat memberi pengarahan kepada para Kapolda dan Kajati se-Indonesia di Istana Negara (Selasa,19/7/2016), bahwa kebijakan diskresi kepala daerah tidak bisa dipidana. 

 

Bagi kepala daerah pernyataan presiden ini bisa disalahgunakan untuk melindungi kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri. Demikian pula bagi aparat penegak hukum, bola liar ini menjadi modus persekongkolan untuk melakukan pembiaran dan sebaliknya juga bisa digunakan sebagai instrumen pemerasan (Jusuf Suroso).  

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2