Sistem presidensial yang baik dan benar semestinya menghasilkan pemerintahan yang kredibel dan efektif. Sebuah pemerintahan disebut kredibel dan efektif bila kebijakasanaan mereka mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen (DPR). Dukungan mayoritas dari anggota parlemen sesungguhnya tidak mudah diraih jika jumlah partai terlalu banyak. Itu kenyataan pahit yang dialami pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan lambat dan terseok-seok di awal pemerintahannya (Media Indonesia, 26/7/2016).  

 

Waktu itu, pemerintahan Jokowi–JK hanya mendapat dukungan minoritas dari 10 partai politik yang memiliki fraksi di DPR. Kesulitan yang hampir sama atau lebih besar bisa dialami presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 seandainya jumlah fraksi tetap banyak. Karena pada saat itu nanti, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD I dan II akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden. 

Jika kita melihat kembali, Sidang MK beberapa tahun lalu (2008 dan 2012) pernah menguji tentang ketentuan parliamentary threshold terkait pemilu legislatif, Pemerintah dan DPR waktu itu saling ngotot dan tidak mau kalah. Secara substantif, parliamentary threshold yang diatur secara bertahap akan menciptakan multipartai sederhana. Desain politiknya seperti itu dan itu didesain untuk jangka panjang. Seharusnya untuk Pemilu Legislatif 2019 kita sudah siap dengan sistem multipartai sederhana. Untuk itu, baik pemerintah, DPR dan Partai-partai politik harus menaati disain politik yang telah disepakati. Dan disain itu juga merupakan etika politik yang harus ditaati oleh para anggota Dewan hasil pemilu 2019.     

 

Yang dinamakan parliamentary threshold ini merupakan ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi oleh semua Partai Politik agar bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Dengan ketentuan itu, maka partai partai-politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen tidak berhak mempunyai wakilnya di DPR, sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai tersebut dianggap hangus. Untuk model multipartai sederhana yang ideal adalah lima partai, atau maksimal enam partai politik. Sehingga siapa pun (para tokoh) akan berpikir ulang untuk mendirikan partai politik yang biayanya sangat mahal.        

    

Karena itu harus ada kemauan kuat untuk menyederhanakan partai politik atau fraksi-fraksi di DPR, tetapi juga tidak bisa dipaksakan seperti model Orde Baru, yang hanya ada Golkar, PPP, dan PDI. Sehingga semuanya harus diatur dan dirancang secara sadar tanpa menabrak rambu-rambu hukum dan hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, seperti diamanatkan oleh Konstitusi.    

 

Pada Pemilu 2009 ambang batas parlemen adalah sebesar 2,5%, sementara Pemilu 2014 ambang batas parlemen naik menjadi 3,5%. Lantas berapa idealnya untuk Pemilu 2019? Idealnya antara 4,5% hingga 5,5% agar bisa membentuk sistem multipartai sederhana dan dibentuk oleh rezim pemilihan umum bukan dipaksakan seperti era Orde baru. Menaikkan ambang batas parlemen yang tinggi (6% sampai 7%), maka partai politik akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan partai semata (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2