Kabar-kabari media cetak, televisi, radio, dan media sosial yang cukup menarik perhatian publik adalah kisah penangkapan anggota Komisi III DPR (bidang hukum) dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, 28/6/2016. Hanya berselang kurang dari 24 jam setelah I Putu Sudiartana menghadiri buka puasa bersama dan membicarakan masalah korupsi dengan pimpinan KPK (Kompas, 30/6/2016).

Berita utama Koran Tempo edisi Kamis, 30/6/2016 memberi judul; Pukulan Telak Buat Demokrat, dengan hurup kapital dan berwarna. Mungkin karena I Putu Sudiartana adalah Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat. Putu menjadi tersangka penerima suap proyek infrastruktur 12 jalan di Sumatra Barat. KPK juga menangkap Yogan Askan pengusaha asal Padang yang juga kader Partai Demokrat. Barangkali itu pula sebabnya yang mendorong Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono setelah pengumuman KPK segera memanggil petinggi partainya. Meskipun kasus makelaran I Putu Sudiartana belum seheboh kasus mantan Bendahara Umum partai itu Mohammad Nazaruddin.

Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum siapa saja di negeri ini yang ingin urusannya cepat beres, kalau bisa lewat anggota DPR. Apalagi urusan dengan pemerintah pusat maupun daerah, utamanya urusan proyek dan anggaran, dimana DPR memiliki kewenangan turut memutuskan. Inilah yang acap dimanfaatkan baik oleh anggota DPR maupun kalangan dunia usaha yang ingin memperoleh proyek itu, tak bisa dihindari terpaksa mengikuti permainan ala makelaran. 

Sebelum makelaran Putu terbongkar, sudah ada tiga kasus makelaran anggota DPR periode 2014-2019 yang tertangkap tangan KPK. Kasus makelaran izin pertambangan Adriansyah (Anggota Komisi VI DPR Fraksi-PDIP; 9/4/2015), kasus anggaran proyek pembangkit listrik mikro hidro di Deliyai, Papua melibatkan Dewie Yasin Limpo (Anggota Komisi VII DPR Fraksi Hanura; 20/10/2015), dan kasus proyek Kementerian Pekerjaan Umum di Indonesia Timur, yang dilakukan Damayanti Wisnu Putranti (Anggota Komisi V DPR Fraksi-PDIP; 13/1/2016). 

Hari-hari ini sebenarnya politisi Senayan terutama mereka yang terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty sepak terjangnya perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, sudah beredar rumor adanya glontoran dana ratusan milyar agar pembahasan RUU ini berjalan mulus. Sejauh ini sulit terkonfirmasi sumber dana itu dari mana dan aksi kotor itu inisiatif siapa. Modusnya kurang lebih sama seperti pembahasan program, proyek, dan anggaran syarat dengan aksi kotor pemeberian fee, hadiah, sogok, dan suap.  

Sekarang berpulang pada KPK seberapa penting perhatian KPK terhadap skandal ini, terkait dengan proses pembahasan RUU hingga disahkan 28/6/2016 dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seberapa sensitifnya radar KPK dapat mengendus, mendeteksi aksi kotor para penyelenggara negara terkait dengan skandal keuangan terbesar kurun waktu ini, seperti yang tersebut dalam makalah Prof. Dr. Anwar Nasution pada diskusi yang diselenggarakan PARA Syndicate dengan tajuk "Tax Amnesty: Pemutihan Pajak & Skandal Keuangan Terbesar?" Jumat, 17 Juni 2016. Menurut Anwar Nasution, pengampunan pajak seperti itu tak akan efektif untuk mendorong pengembalian aset atau kekayaan milik orang Indonesia yang diparkir di luar negeri, karena tiadanya kepastian hukum di Indonesia. (Jusuf Suroso).         

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2