Apakah Inggris Raya akan bertahan sebagai salah satu anggota Uni Eropa atau benar-benar keluar dari sana? Pertanyaan itu mengemuka di banyak benak seiring berlangsungnya Referendum Brexit (British Exit), menyusul terbelahnya sikap warga Inggris Raya: apakah untuk tetap di Uni Eropa atau keluar.  Di kutub yang satu adalah Partai Konservatif dan pendukung-pendukungnya yang ingin agar Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Alasannya, Inggris Raya terkekang oleh Uni Eropa oleh sebab banyaknya aturan bisnis yang ada, sementara banyaknya pengeluaran untuk Uni Eropa tidak sepadan dengan manfaat yang diterima. Selain itu, mereka juga ingin agar Inggris Raya bisa kembali mengontrol perbatasannya secara penuh dan mengurangi jumlah imigran yang datang untuk tinggal dan bekerja di sana. Dalam kampanye-kampanye gerakan mereka, masalah imigrasi dan ekonomi memang menjadi isu sentral yang mereka tiupkan untuk meraup dukungan. Sementara di kutub lain adalah Perdana Menteri David Cameron dan pendukung-pendukungnya yang ingin agar Inggris Raya tetap berada dalam Uni Eropa.

Referendum  yang digelar hari Kamis (23/6) diikuti oleh 71,8 persen pemilik suara di Inggris Raya, atau sekitar 30 juta orang, dan ini menjadi catatan keterlibatan pemilih tertinggi sejak pemilu 1992.  Hasilnya, 52 persen memilih agar Inggris Raya keluar dari Uni Eropa dan 48 persen memilih untuk tetap menjadi anggota. Perinciannya, di Inggris  53,4 persen memilih untuk  keluar dan 46,6 persen memilih untuk tetap menjadi anggota, begitu juga di Wales pilihan untuk keluar memenangi referendum itu dengan persentase 52,5 memilih mundur dan 47,5 lainnya memilih bertahan. Suara yang berbeda didapati di Skotlandia dan Irlandia Utara. Di Skotlandia, 62 persen memilih tinggal dan 38 persen lainnya memilih agar Inggris Raya keluar, sementara di Irlandia Utara, 55,8 persen ingin tetap di Uni Eropa dan 44,2 persen memilih keluar. Angka-angka ini nantinya akan menjadi penting terkait pertanyaan: akankah Skotlandia dan Irlandia Utara yang sebenarnya banyak berharap pada Uni Eropa akan diam saja? 

Mundurnya PM Cameron & Situasi Sesudahnya

Menyusul hasil gelaran referendum itu, Perdana Menteri David Cameron, yang menginginkan agar Inggris Raya tetap dalam Uni Eropa karena percaya jika keluar justru akan menyebabkan kekacauan finansial, memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun demikian, dia akan tetap duduk sebagai Perdana Menteri hingga beberapa waktu mendatang guna menjamin stabilitas, sebelum kemudian Perdana Menteri baru mengambil tugas-tugas selanjutnya. Sebelumnya, sikap Cameron agar Inggris Raya tetap dalam Uni Eropa ini mendapat dukungan luas dari pemimpin-pemimpin dunia seperti Presiden AS Barack Obama, dari pemimpin negara-negara Eropa lain seperti di Jerman dan Perancis dan bahkan dari Presiden China. Seperti apa nantinya hubungan Inggris Raya dengan negara-negara tersebut adalah bagian dari dinamika yang menarik untuk dicermati. 

Walau hasil referendum sudah jelas, tidak serta merta Inggris Raya keluar dari Uni Eropa. Ada mekanisme yang harus ditempuh. Merujuk pada artikel BBC online yang terus diupdate seiring dengan kondisi-kondisi terbaru pascareferendum, disebutkan bahwa hukum EU masih akan berlaku di UK sampai benar-benar secara formal berhenti menjadi anggota. Prosesnya bisa  panjang, sampai-sampai digambarkan dengan kalimat, “No one knows how the Brexit Process under an agreement called article 50 of the Lisbon Treaty will work.” Perjanjian Lisbon memang baru berlaku sejak akhir 2009 dan selama ini belum ada anggota yang mundur. Yang jelas, pertama-tama, Inggris Raya harus menyampaikan pemberitahuan formal akan maksudnya untuk keluar, dan dari situ kemudian bisa ditempuh dua kemungkinan berikutnya: pertama, melalui negosiasi antara Inggris Raya dan Uni Eropa; dan yang kedua,  dalam hal tidak terjadi persetujuan, Inggris Raya berhenti dari anggota dua tahun sesudah pemberitahuan itu.  Selama kurun waktu ini, Inggris harus tetap patuh pada perjanjian dan hukum Uni Eropa, namun tidak ikut dalam pengambilan-pengambilan keputusan. 

Dalam fase itu, bagaimana jika Irlandia Utara dan Skotlandia ternyata kemudian mencoba untuk mengupayakan kemungkinan lain mengingat mereka lebih menginginkan agar tetap berada dalam Uni Eropa, apalagi karena selama ini ada banyak manfaat yang menguntungkan mereka, seperti subsidi dan investasi misalnya. Ini sangat mungkin terjadi. Beberapa saat setelah keluarnya hasil referendum, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan bahwa itu secara demokratis tidak bisa diterima, bahwa Skotlandia harus menghadapi kenyataan keluar dari Uni Eropa yang sebenarnya bukan kehendak mereka. Seperti dikutip The Telegraph, BBC dan The Guardian, dia bahkan mengatakan bahwa pemerintah Skotlandia akan mulai menyiapkan peraturan yang memungkinkan mereka untuk melakukan voting lain. Keresahan serupa pun terjadi di Irlandia Utara. Wakil Menteri Pertama Martin McGuinnes bahkan telah menyerukan digelarnya referendum untuk tetap bergabung dengan Inggris Raya atau  bergabung dengan Republik Irlandia seperti dituliskan Reuters dalam artikelnya yang berjudul, Northern Irish Deputy Leader Calls for Vote on United Ireland. 

Sebuah artikel di The Telegraph oleh editor Peter Foster dengan judul “After Brexit, Europe faces an existential crisis,” sangat menarik untuk dipinjam dalam melihat kasus ini secara lebih mendalam. Penulis menggarisbawahi pernyataan dari politisi senior Belanda GeertWilders yang mengatakan bahwa “Jinnya telah keluar dari botol,” dan bahwa Inggris “bisa membebaskan Eropa” dengan memilih Brexit. Di saat negara-negara luar melihat Eropa sebagai sebuah kawasan besar untuk perdagangan, perubahan iklim dan bahkan politik luar negeri, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa seperti membuka celah atau retakan pada fondasi pemerintahan global yang tengah menggurita. Keluarnya Inggris bisa memicu sebuah awalan baru bagi Eropa dalam ranah eksistensialis untuk lebih baik memulai dengan mengakui realitas nasional sambil menjaga pasar terbuka di tengah globalisasi yang terus berlangsung. 

Apa yang disampaikan Wilders itu bisa jadi benar. VOA Indonesia (24/6), dalam artikel onlinenya yang berjudul Brexit Bisa Picu Referendum Serupa di Seluruh Eropa menyajikan hasil riset oleh Pew Research Center di Washington DC dengan 10.000 responden di seluruh Eropa. Hasilnya, didapati bahwa dukungan terhadap Uni Eropa telah merosot di seluruh Eropa. Dari sample di Perancis, misalnya, hanya 38 persen saja yang punya pandangan positif tentang Uni Eropa, dibandingkan dengan 69 persen pada tahun 2004. Sementara di Spanyol, dukungan merosot dari 80 menjadi 47 persen saja. 

Jika demikian halnya, akankah nanti juga berpengaruh pada sikap negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang baru saja bergulir? Jalan masih panjang, dan isu ini masuk dalam laman scrutiny PARA Syndicate sebagai dokumentasi untuk dilihat kembali perkembangannya nanti. Sementara tentang kemungkinan dampak dari hasil referendum ini, Rakyat Merdeka dalam rubrik Top World News mencatat pendapat pengamat hubungan internasional UI Baginda Pakpahan dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik  bahwa posisi Inggris Raya di UE tidak akan terlalu berpengaruh bagi Indonesia. Paling hanya perlu negosiasi ulang dan atau penyesuaian-penyesuaian. (L. Bekti Waluyo)

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2