Uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan Jakarta, Kamis, 23/6/2916, dipimpin Ketua Komisi itu Bambang Soesatyo, (Kompas.com, 23/6/2016). 

Sebelumnya, Komisi III DPR sudah mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkonfirmasi sejauh mana rekam jejak Tito terkait masalah tindak pidana korupsi. Dan Rabu, 22/6/2016 Komisi III DPR mengunjungi rumah tinggal Komjen Tito Karnavian di bilangan Jl. Ampera Jakarta Selatan. Menurut rencana seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri akan diselesaikan Kamis, 23/6/2016 ini. Sedangkan keputusan persetujuan DPR masih akan ditentukan melalui sidang pleno DPR Selasa 28 Juni 2016 (Kompas, 23/6/2016).

Sejauh ini proses promosi Komjen Tito Karnavian menuju Trunojoyo I (sebutan lain untuk Kapolri), berjalan mulus. Nyaris tak ada kendala, kritik, dan suara miring terkait rekam jejak atau sepak terjang Tito. Baik dari kalangan pengamat, akademisi, maupun politisi Senayan atau para anggota DPR, yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Pendek kata tak ada yang meragukan integritas Komjen Tito. Semua media masa melansir beragam keberhasilan dan pujian pada Komjen Tito Karnavian. Barangkali itu pula sebabnya Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan agar Tito dapat menyuntikan “darah segar” keseluruh aliran darah dalam tubuh Polri.

Suatu harapan berlebihan kepada Komjen Tito, ketika dihadapkan pada kenyataan sebagian besar jajaran Polri justru kebalikan dari personifikasi Komjen Tito Karnavian. Dengan kata lain tugas berat bagi siapapun yang menjadi kapolri baru dengan tugas menemukan polisi seperti yang diharapkan presiden yang juga menjadi harapan masyarakat.  

Pendek kata, siapa pun Kapolri akan mendapat kesulitan manakala hendak memperbaiki internal polisi yang terlanjur “bobrok,” Andaikata perbaikan itu dimungkinkan pun butuh waktu yang cukup untuk menemukan kembali polisi yang “karnavian.” Karena yang harus diperbaiki adalah sikap mental buruk yang selalu menyalahgunakan kepolisiannya terlanjur “mengakar.” Sejak mereka dipanggil mengikuti rekrutmen calon personil polisi, mengikuti pendidikan, menduduki beragam jabatan, hingga mereka pensiun dari institusi itu, tak luput dari masalah transaksional, kata lain untuk tidak menyebut setoran atau “sogokan.”  Sulit dibuktikan ketika masing-masing pihak sepakat, saling menguntungkan. Namun kasus-kasus serupa itu sudah lama menjadi rahasia umum.

Seperti kasus Aiptu Labora Sitorus hingga Irjen Joko Susilo, yang memalukan korp kepolisian, hanyalah sebuah ”gumpalan” gunung es. Mereka tertangkap karena sial atau sedang naas saja. Sebab dalam tubuh Polri masih banyak Labora Sitorus dan Joko Susilo lainnya, yang nyaris tak tersentuh penegak hukum manapun. Kendati demikian kita tetap optimis dan masih punya mimpi menanti hadirnya polisi yang “karnavian” ditengah-tengah lautan polisi “sitorusan” atau “susiloan.”  (Jusuf Suroso).

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2