Pemerintah membatalkan lebih dari tiga ribu peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi. Perda yang dimaksud memuat aturan-aturan tentang investasi, pajak, retribusi dan kebijakan intoleransi.  Didasarkan pada evaluasi Kementerian Dalam Negeri, langkah berani ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi dari 5,3 persen menjai 5,1 persen tahun ini. “Saya tegaskan, pembatalan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki daya saing,” kata Presiden di Istana Merdeka sebagaimana dikutip Koran Tempo dalam berita utamanya (14/6) yang berjudul, “Hambat Investasi, 3.143 Perda Dibatalkan”. 

Pembatalan Perda sebenarnya bukanlah hal baru. Setiap tahunnya, ada saja Perda yang dibatalkan pemerintah pusat. Dari catatan Koran Tempo yang merujuk rekapitulasi kantor Kemendagri, setidaknya ada 407 Perda bermasalah yang dibatalkan pada tahun 2010, 351 pada tahun 2011, 173 tahun 2012, 215 tahun 2013, 116 tahun 2014, dan 36 pada tahun 2015.  

Mungkin karena besaran jumlahnya, pembatalan kali ini mendapatkan perhatian yang lebih luas dari media dan publik. Adapun sebagai kriteria pencabutannya adalah jika perda itu dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, melanggar peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta dianggap menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok atau warga tertentu. Salah satu dari penyebab utama banyaknya perda bermasalah seperti ini adalah kentalnya orientasi pada peningkatan pendapatan daerah  tanpa memperhatikan aturan di atasnya.

Walaupun menurut Presiden Jokowi apa yang dilakukan oleh menteri dalam negeri itu sudah sesuai dengan kewenangannya, namun potensi terjadinya kegaduhan tinggi. Setidaknya ada dua perkara yang sudah mulai diributkan dan dalam hari-hari ke depan ini sepertinya masih akan terus mendulang kontroversi, yang pertama adalah terkait dengan Perda yang dianggap diskriminatif, dan yang kedua adalah tentang sah atau tidaknya pembatalan Perda oleh Kemendagri ini.

Terkait masalah keabsahan putusan itu tak lepas dari terdapatnya kontradiksi dalam UU No 12 Tahun 2011, yakni tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama Pasal 9 Ayat 2, bahwa atas adanya dugaan pertentangan dari Peraturan Perundangan-Undangan maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung,  yang dalam hal ini tidak sinkron dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Mendagri boleh melakukan pencabutan Perda. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2