Penjelasan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan BPK masih menunggu penjelasan dari KPK terkait status Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR-RI (14/6/2016), disebutkan tidak ditemukan cukup bukti tindak pidana dalam kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras (Kompas.com, 15/6/2016). 

Kini pihak BPK sedang menunggu penjelasan resmi dari KPK, tentang status Ahok dalam kasus RS Sumber Waras. Sejauh ini informasi itu baru sebatas dari berita di media dan BPK yang menunggu perkembangan lebih lajut. Sedangkan yang ditunggu publik adalah pertemuan antara KPK dan BPK terkait Ahok. 

Sementara dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK tidak menemukan adanyatindak pidana hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakara Barat oleh Pemprov DKI-Jakarta. Oleh temuan itu, kini KPK tidak meningkatkan proses hukum pada tahap penyidikan. 

Padahal sejak awal, BPK yakin ada penyimpangan dalam pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber  Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kini kredibilitas BPK sedang dipertaruhkan    Hasil  investigasi BPK, ada potensi kerugian negara sekitar Rp 191 Milyar dan itu bukan indikasi menurut investigasi BPK, melainkan fakta yang dikumpulkan Auditor BPK.  BPK telah mengirim hasil audit investigasinya kepada KPK 

Sementara temuan investigasi BPK menunjukkan bahwa adalah penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta, yang meliputi dugaan pelanggaran dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras serta penentuan harga dan penyerahan hasil.  Soal pembelian itu oleh BPK dinilai terlampau mahal Rp 800 Milyar, sehingga ada kelebihan Rp 191 Milyar , Kini yang sedang ditunggu publik pertemuan antara penyidik KPK dan penyidik BPK.  Justru yang menarik, sekarang ini ada perbedaan antara penyidik KPK dan penyidik BPK. Dan DPR pun dalam dengar pendapat dengan KPK, mengapa ada beda pendapat dari kedua instotusi ini. 

Lantas, bagaimana nasib audit BPK ini? Apa betul ada penyimpangan atau perbnuatan melawan hukum yang dilakukan Ahok selaku Gubernur DKI-Jakarta? Ada kesan Komisi III DPR pun sudah tidak obyektif lagi dalam menyoroti kasus dugaan korupsi soal RS Sumber Waras ini (FS Swantoro). 

 

   

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2