Pekan terakhir Mei 2016 ini  berbagai media (tv, radio, cetak maupun online) memuat kritikan, kecamanan, dan caci maki yang dialamatkan pada lembaga begengsi yang bernama Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang disingkat MARI atau MA. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Machfud MD mempertanyakan hakim-hakim itu wakil Tuhan atau wakil “iblis.” Karena setiap kali hakim mengetokan palu untuk memutuskan suatu perkara dalam sidang pengadilan, selalu menyebut atas nama Tuhan (Rakyat Merdeka,25/5/2016). 

Kecaman dan tudingan miring yang dialamatkan kepada hakim-hakim yang belum lama ini tertangkap tangan menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa 24 Mei 2016 lalu KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang juga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tonton yang juga hakim Tipikor sebagai tersangka. Jenifer Purba, ditangkap KPK dirumah dinasnya sehari sebelumnya dengan sejumlah uang sebagai barang bukti. Saat ditangkap itu Jenifer tengah menerima suap bersama anaknya yang berusia 15 tahun (Kompas, 26/5/2016).

Peristiwa tercela “iblis berjubah hakim” ini bukan yang pertama, sebelumnya tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yaitu Tripeni Irianto, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting terjerat kasus suap. Sudah divonis pengadilan Tipikor dan masih menunggu upaya hukum lebih lanjut. Pada 20 April 2016 lalu KPK menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Ketika pengusutan dilakukan ternyata menyeret Sekretaris Jenderal MA Nurhadi dan KPK segera menetapkan dia sebagai tersangka. 

Rentetan tangkap tangan hakim-hakim inilah yang kemudian menuai kritik, kecaman, caci maki, dan ejekan yang dialamatkan bukan hanya pada oknum hakim bersangkutan, tetapi juga dialamatkan kepada MA sebagai lembaga yang menaungi para “iblis berjubah hakim” itu. Lantas apa reaksi pimpinan MA, tak banyak yang bisa didapat kecuali pengakuan Ketua MA Hatta Ali, bahwa 1-2 bulan terakhir MA dalam kondisi terpuruk, banyak kritikan dan kecaman. (Rakyat Merdeka,26/5/2016). Sementara itu juru bicara MA, Suhadi mengatakan, bahwa institusinya masih akan mengevaluasi masalah pengawasan internal dan pembinaan hakim. Namun Suhadi mengakui masalah sikap mental menjadi problem utama institusinya (Kompas, 26/5/2016).

Jika masalah mental menjadi problem utama mengafirmasi bahwa tudingan Machfud MD tentang adanya oknum-oknum hakim yang berhati iblis benar adanya. Sementara itu sinyalemen tentang adanya “mafia peradilan” acap menjadi isu sejak era Orde Baru hingga sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Ketika MA belum tersentuh tangah-tangan reformasi, malah acap kali terlibat polemik dengan Komisi Yudicial (KY), yang kehadirannya sesungguhnya dapat membantu MA untuk membersihkan” iblis berjubah hakim” yang masih gentayangan di seluruh lembaga peradilan di negeri ini.

Sekarang terpulang pada pimpinan MA yang secara tidak langsung sebenarnya sudah tahu dan mengakui penyebab terpuruknya MA, terkait masalah sikap mental dan kultur sebagai penguasa yang selalu akrab dengan upeti, hadiah, sogok, dan suap yang telah berlangsung secara masif. Inilah pekerjaan rumah paling berat yang menghadang pimpinan MA. 

Mungkinkan merubah kultur dan sikap mental seseorang yang terlanjur terbentuk sejak mereka masuk pendidikan calon penegak hukum ? Apalagi ketika upaya untuk memperbaiki kinerja dan performen hakim itu tanpa didukung konsep yang sengaja dirancang secara konprehensif, jelas, terukur, dan transparan. Boleh jadi sekedar untuk memenuhi ambisi-ambisi yang utopis, sebatas untuk pencitraan seperti yang selama ini dilakukan pimpinan MA dari generasi satu ke generasi berikutnya. (Jusuf Suroso)

 

Category: Scrutiny 2015-2017