Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menangkap seorang hakim di Bengkulu. Berdasarkan keterangan Ketua KPK, Agus Rahardjo, hakim ini berinisial JP. Penangkapan itu memancing reaksi sejumlah kalangan, salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud, “Peradilan kita sudah begitu bobrok” (VivaNews, 24/5/2016). Penangkapan hakim JP bukan yang pertama, KPK pernah menangkap Ketua mahkamah Konstitusi Akhir Muchtar, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, panitera Pengadilan Negari jakarta Pusat, Jaksa, dan pejabat Mahkamah Agung.

Kini banyak pejabat di kalangan pengadilan yang tidak berkutik hingga penangan perkara masih seperti jangan dulu. Celah-celah penyelewengan berhamburan di banyak tempat. Lorong gelap seakan dibiarkan untuk menaungi sepak terjang mafia peradilan yang masih merajalela. Para calo perkara dan mafia peradilan hingga kini masih leluasa mengatur kapan salinan putusan diterbitkan. Waktubnya bisa bertahun-tahun, tergantung keinginan pemesan yang rela membayar. Bahkan dalam kondisi tertentu, kerjasama Hakim Agung dengan pihak lain terjalin erat dan mereka bisa menentukan hasil putusan sesuai pesanan. Di tengah kasus suap pejabat MA yang melibatkan Sekretaris MA, KPK menangkap hakim di Bengkulu.               

Sikap menyerahkan penyimpangan perkara, suap, dan korupsi ke KPK di satu sisi seperti memberikan jalan kepada KPK melakukan penyidikan di tubuh MA. Di sisi lain, MA terkesan menutup diri dan membiarkan KPK mengorek sendiri jaringan mafia peradilan. Seharusnya, sebagai lembaga publik MA harus menjelaskan secara terbuka dan transparan ichwal dugaan mafia peradilan selama ini. Harus ditunjukkan bahwa MA benar-benar bersih dan proaktif memberikan informasi tentang orang yang diduga terkait pengaturan perkara. 

Dalam konteks semua itu, Mahkamah Agung tidak boleh berkelit mengaku sudah melakukan reformasi hukum untuk menyajikan peradilan bersih. Kalo sudah dilakukan berarti reformasi jauh dari cukup. Secara kasat mata, publik masih bisa melihat secara kasat mata celah-celah penyelewengan lewat lorong hitam tadi (jual beli perkara dan salinan putusan pengadilan). Sehingga MA tidak bisa membantah bahwa mafia peradilan masih bebas berkeliaran melakukan aksi busuk. Kuatnya mafia peradilan bisa dibuktikan dari  investigasi Ombudsman lembaga peradilan di Jawa 1 Januari 2014 - 31 Maret 2016 (Media Indonesia, 24/5/2016).

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan praktek mafia peradilan dan percaloan di lembaga hukum yang marak. Para calo (mafia) selalu menjanjikan dapat mengurangi perkara dengan imbalan uang jasa sekitar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta (tergantung besar kecilnya perkara). Bukan hanya itu, hasil survei beberapa lembaga polling juga menempatkan lembaga peradilan atau lembaga hukum dalam posisi rapor merah. Dalam kaiatn ini, peradilan yang bersih sangat mutlak memerlukan lembaga penegak hukum dan pelaksana hukum yang bersih, berwibawa dan bisa dipercaya publik dan tidak bobrok. Tanpa semua itu, lembaga peradilan kita akan hancur dan tidak dipercaya publik. Itu PR terbesar bagi lembaga peradilan dan lembaga hukum di tanah air (FS Swantoro).    

Category: Scrutiny 2015-2017