Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kediaman resminya Bucherov Rucey, Sochi, Rusia (18/5) berlangsung produktif dan menelurkan sejumlah kesepakatan baik dalam bentuk kerjasama perdagangan, pembangunan infrastruktur, politik maupun keamanan.  Setelah berbagai kesepakatan terdahulu dengan AS, Inggris,dan China, tercapainya sejumlah kesepakatan penting dengan Rusia ini  mempertebal teka-teki perihal arah kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi.



RI, Russia biz ties hit new high,” tulis harian The Jakarta Post (21/5) sebagai judul berita utamanya. Harian berbahasa Inggris ini mengulas tentang sejumlah kerja sama yang telah disepakati itu, antara lain  kesepakatan bisnis antara Pertamina dengan Rosneft untuk proyek pembangunan kilang di Tuban senilai 13,8 miliyar dolar AS,  pembangunan pembangkit listrik 1,8 Gigawatt senilai 2,8 milyar dollar AS dari InterRAO, dan pembangunan rel kereta api di Kalimantan Timur dengan JSC Russian Railways. Untuk yang terakhir ini, pihak pemerintah masih perlu mengkaji lebih lanjut karena pihak RZD menyatakan berminat menggarap pembangunan rel untuk kebutuhan transportasi publik, sebab jika  hanya untuk transportasi batubara saja dirasa kurang prospektif mengingat harga komoditas ini yang masih terus loyo.

Selain itu, telah disepakati pula kerjasama di bidang maritim dan pertahanan, termasuk dalam format pelatihan, pertukaran siswa, alih teknologi dan produksi bersama. Ada juga pemberitaan yang simpang siur terkait hasil pertemuan bilateral ini, yakni banyak diberitakannya perihal kesepakatan  pembelian pesawat Sukhoi Su 35 sebanyak 8 unit.  Menurut Menteri Luar  Negeri Retno Marsudi,  Presiden Jokowi dan Putin tidak melakukan pembahasan secara khusus tentang itu. Dari laman pemberitaan Kantor Berita Russia, TASS,  yang berjudul “Russia, Indonesia sign aggreement on  defense cooperation other documents” (18/5)  juga tidak disebutkan perihal pembelian pesawat itu. Secara garis besar, TASS mencatat disepakatinya kerjasama di bidang pertahanan, kearsipan, perikanan, kilang minyak di Tuban, zona perdagangan bebas EAEU, infrastrutur, pertukaran data intelijen, penanggulangan terorisme, dan prosedur visa. 

Setelah sebelumnya menjalin kerjasama dengan China, Inggirs, dan AS, langkah Presiden Joko Widodo merangkul Rusia kembali menyuguhkan teka-teki, ke mana sebenarnya politik luar negeri Indonesia hendak dilabuhkan. Dengan kata lain, di arus persaingan dua kutub, yakni antara poros kapitalis mapan AS-Inggris dan sekutunya di satu sisi versus poros China-Russia yang tengah menguat sebagai kekuatan baru di sisi lain, di manakah Indonesia hendak menempatkan dirinya?

Banyak kalangan berpendapat bahwa Presiden Jokowi nampak lebih condong pada poros China, namun toh demikian masih banyak perkembangan yang harus dicermati untuk bisa menyepakati pendapat yang demikian. Setidaknya ada beberapa catatan yang menarik untuk dijadikan pijakan dalam mencermati perkembangan demi perkembangan yang terjadi. Pertama, bahwa di balik semua kesepakatan yang ada tentunya kemudian muncul persaingan-persaingan ketat di antara negara-negara itu termasuk persaingan di belakang panggung. Kedua, bahwa persaingan itu per-teori semestinya tidak lagi sama dengan persaingan perebutan dukungan ideologi seperti pada era Perang Dunia I dan juga bukan persaingan kolonialisme dan eksploitasi SDA langsung seperti pada era Perang Dunia II.  Ketiga, persaingan yang terjadi akan lebih pada perebutan dan perluasan pasar serta penguasaan sumber-sumber daya yang penting dan strategis melaui tangan-tangan korporasi. Keempat, bahwa dalam kompetisi ini hampir pasti dilakukan dengan dukungan kerja intelijen yang berlapis-lapis. Kelima, bahwa masing-masing negara sangatlah mungkin sudah memiliki jaringan-jaringan kuatnya di dalam negeri dan karenanya akan muncul banyak tantangan untuk disikapi baik yang bersifat parsial atau lokal maupun, dalam konteks ini, yang bersifat proksial. 

Penting bagi kita semua untuk bersikap ekstra cermat dan waspada dalam membaca situasi demi situasi yang terjadi sehingga tidak terjadi salah baca, apalagi di saat kondisi dalam negeri juga tengah banyak diwarnai arus kepentingan, dan terlebih lagi karena dilibatkannya jejaring intelijen yang dikendalikan setiap poros yang tidak mudah untuk dibaca apalagi ditebak-tebak. 

Ketika secara teori isu-isu ideologis telah tidak laku lagi atau ditinggalkan orang, bisa jadi ternyata itu masih laku dan sangat berpengeruh di tanah air ini.  Karena melihat masih besarnya peluang untuk menggulirkan kembali isu-isu komunisme, misal saja, lantas salah satu poros memainkan satu titik proksinya untuk melontarkan dan mengipasi isu ini untuk menjauhkan kembali China dan Rusia dari kedekatan yang mulai terjalin. Sebaliknya, secara paralel, karena pertimbangan yang sama, poros yang bisa jadi lantas memainkan isu-isu anti-Islam atau persekongkolan dengan Yahudi dengan menuding AS dan Inggris telah terlalu banyak mengusik ketenangan hidup negara-negara Islam serta mensponsori berbagai tindakan yang merugikan kelompok-kelompok agama ini sehingga kemudian kecurigaan terhadap kemungkinan adanya misi ganda dari kedua negera itu lantas menguat. Ini barulah satu saja dari berbagai kemungkinan yang potensial terjadi. Peperangan persepsi melalui kanal-kanal media di era konglomerasi adalah hal lain yang sangat mungkin terjadi.

Atas semua kemungkinan itu, maka menjadi sangat penting bagi Presiden Jokowi dan jajaran kabinet serta orang-orangnya untuk benar-benar cermat dan hati-hati dalam melakukan komunikasi politiknya. Pesan-pesan pentingnya harus benar-benar bisa disampaikan dengan jelas dan tuntas sehingga mereduksi peluang terjadinya salah paham, salah mengerti, distorsi hingga pelintiran-pelintiran yang memang diagendakan.

Dalam konteks hubungan kerjasama dengan Rusia ini, sangatlah penting bagi pemerintah untuk, sebagai misal, menandaskan bahwa semua kesepakatan itu dilakukan tetap dalam garis program Nawacita demi tercapainya cita-cita Trisakti yakni Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bahwa langkah Presiden Jokowi untuk dekat dengan kedua poros adalah bagian dari perwujudan kedaulatan secara politik itu; bahwa adanya program pelatihan, pendidikan, dan alih teknologi dalam poin-poin kerjasama itu adalah bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi; dan bahwa untuk mencegah dan menangkal dampak-dampak yang tidak diinginkan dari persaingan antar poros itu maka akan terus dilakukan upaya-upaya penguatan karakter bangsa melalui berbagai pendekatan yang mungkin. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2