Terpilihnya Setya Novanto dalam Munaslub Partai Golkar 16 Mei 2016 membuat Partai Golkar akan kesulitan dan suram pada Pemilu 2019. Mengapa? Publik kini semakin kritis dan cerdas, serta dapat menilai siapa pemimpin politik yang bersih dan tidak busuk. Apalagi, kasus “papa minta saham dan cessie Bank Bali” yang melibatkan Novanto telah menjadi perhatian publik di tanah air. Kalau Golkar tidak cerdas menyikapi persoalan ini tidak tertutup kemungkinan Golkar menjadi partai masa lalu.    

Penetapan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar bagaimana pun akan menyulitkan Partai Beringin memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Karena citra Novanto sudah terlanjur buruk di mata publik. Politik kita masih sebatas “siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana.” Seharusnya politik juga sebuah cita-cita dan perjuangan mulia. Sementara yang dilakukan sekaran ini cenderung transaksional, bahkan menghalalkan segala cara.  

Dan keputusan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, membuat peta politik di Dewan kini berubah 180 derajat. Dari 10 partai yang punya kursi di DPR, kini tujuh partai mendukung pemerintah. Ketujuh Partai itu PDI-P, Hanura, PKB, NasDem, PAN, PPP, dan Golkar. Sementara, Gerindra dan PKS bertahan di KMP dan Partai Demokrat bertahan sebagai penyeimbang. Dengan peta politik seperti itu, dinamika politik di Dewan bagi pemerintah menjadi kuat. 

Kini Novanto telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, periode 2016-2019, mengalahkan ketujuh pesaing termasuk Ade Komarudin. Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu meraih dukungan 277 suara, dan menyingkirkan Ketua DPR Ade Komarudin meraih 173 suara. 

Tetapi, dadu sudah terlanjur terlempar. Kini di pundak Novanto, Idrus Marhan (Sekjen), serta Ketua Harian Nurdin Halid, Partai Golkar akan menghadapi persoalan berat. Selagi Ketua Umum Partai Golkar di pegang Jusuf Kalla yang “relatif bersih dari noda korupsi” suara Golkar merosot pada Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Begitu pula dalam pemilu 2014, di bawah kendali Aburizal Bakrie, suara Golkar terus merosot. Dan untuk pertama kali, Partai Beringin tidak bisa mencalonkan diri dalam bursa pencalonan kandidat presiden atau wakil presiden. Karena itu, tidak berlebihan di pundak Novanto, Golkar menghadapi gelombang persoalan silit, berat, dan buruh kader partai yang mumpuni. 

Untuk itu, solusi sementara Partai Golkar harus berani menyuarakan aspirasi publik yang selama ini selalu terpinggirkan. Golkar harus ambil sikap bahwa suara rakyat adalah suara Golkar. Kini publik memandang partai tak ubahnya “binatang piaraan” yang tak bisa mandiri dan hanya bikin repot. Dari semua itu, Novanto dan kawan-kawan di Partai Golkar, harus bisa membalikkan semua persepsi negatif dari publik di atas. 

Terlepas dari kontroversi Novanto di atas, publik bersyukur, karena Gokar telah mengakhiri sengketa kepengurusan yang menguras energi satu setengah tahun terakhir ini. Karena itu,  akan menjadi tugas berat bagi Novanto, Sekjen Idrus Marham, dan Nurdin Halid Ketua Harian untuk mengonsolidasikan partai secara internal dan membenahi persepsi publik di Jawa dan luar Jawa terhadap Novanto dan terhadap Golkar. Dan, dengan keterpilihan Setnov, budaya kepemimpinan Golkar pascareformasi belum berubah. Partai Golkar masih senang bergantung pada sosok pemimpin kantong tebal dan dekat dengan kekuasaan (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2