Seperti penyakit kambuhan yang tidak mempan obat, begitulah permasalahan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadan. Tahun ini, penyakit itu menyerang lebih hebat karena kenaikan harga sudah terjadi sebulan sebelum puasa (Media Indonesia, 10/5/2016). Masih dalam ingatan kita tahun lalu, pada 15 Juni 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang diyakini bisa menjadi 'obat' bagi problem rutin pangan itu. Lewat Peraturan Presiden RI Nomor 71/2015, dibuat 'pintu-pintu' pengendalian harga yang sebelumnya dianggap menjadi celah permainan spekulan. Pertanyaannya ketika harga melambung tak terkendali, efektifkah peraturan semacam itu? Dan bagaimana keberadaan kedaulatan pangan kita?

Yang harus dijawab adalah, ada tidaknya kesungguhan pemerintah pusat menggunakan instrumen pendukung tang ada. Jawaban itu harus diberikan segera karena di berbagai daerah, masyarakat telah menjadi korban para agen yang mematok harga terlampau tinggi. Di Padang, harga bawang merah, cabai, dan gula pasir naik Rp 4.000 per kg. Di Pangkal Pinang, harga bawang bahkan naik hingga Rp5.000 per kg. Kenaikan harga lebih mencekik harus dialami warga Tasikmalaya dan sekitarnya, dua bulan terakhir ini harga bawang merah naik Rp20 ribu. 

Langkah awal pengendalian harga juga dapat dilakukan dengan penetapan harga eceran tertinggi. Beberapa ahli memang telah menyatakan kekhawatiran jika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi secara nasional. Kekhawatiran itu bukan saja karena karakteristik wilayah berbeda-beda, melainkan juga karena koordinasi yang belum jelas antara kementerian terkait dan pelaku usaha. Namun, bukan lantas instrumen tersebut tidak dapat diterapkan. Penetapan harga per daerah dilihat bisa menjadi solusi, terutama jika dilakukan dengan kesiapan operasional yang baik.

Jika diperlukan, sesuai dengan pasal 8 perpres itu, menteri dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga yang mencakup berbagai elemen, yakni perwakilan kementerian dan lembaga, para ahli, hingga perwakilan para produsen dan konsumen. Tidak hanya itu, lonjakan harga yang kembali terjadi juga membuktikan manajemen produksi dan distribusi yang belum juga membaik di negeri ini. Kini, tinggal keseriusan pemerintah memperbaiki manajemen bahan pokok. Tanpa itu, setumpuk instrumen hanya jadi isapan jempol belaka. Kita harus sampaikan bahwa kedaulatan pangan bukan cuma sebuah situasi ketika kita menghasilkan sendiri berbagai kebutuhan pokok. 

Kedaulatan pangan juga sebuah situasi ketika pangan tersedia dan rakyat bisa memperolehnya karena harganya terjangkau. Karena itu, kedaulatan pangan jangan hanya jadi slogan dan jargon belaka. Karena sampai sekarang, kedaulatan pangan masih sebatas mantra dan jauh dari realita. Dan untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah harus terlebih dulu mengupayakan langkah strategis demi mendaulatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat di pedesaan. 

Kunci utama sektor pertanian adalah para petani. Bagaimana bisa swasembada pangan kalau petaninya belum berdaulat. Karena itu, pemerintah harus mencari titik rawan sektor pertanian yang selama ini menjadi kendala, Langkah itu penting, agar upaya untuk meraih kedaulatan pangan tidak sia-sia, tapi ada hasilnya (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2