Setelah menuai kritik dari berbagai kalangan, Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar (Munaslub Golkar) akhirnya menghapus iuran Rp 1 miliar dari syarat pencalonan ketua umum. Delapan kader yang mendaftar dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan menjadi bakal calon ketua umum. Hasil pengundian nomor urut delapan bakal calon ketua umum Partai Golkar adalah Ade Komarudin (1), Setya Novanto (2), Airlangga Hartanto (3), Mahyudin (4), Priyo Budi Santoso (5), Aziz Syamsuddin (6), Indra Bambang Utoyo (7), dan Syahrul Yasin Limpo (8). Panitia Pengarah Munaslub Golkar meloloskan dua kandidat, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo.

Dari delapan bakal calon tersebut, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo belum menyerahkan iuran Rp 1 miliar kepada panitia pengarah Munaslub. Awalnya, keduanya tidak akan diloloskan, tapi panitia pengarah memutuskan tetap meloloskan Syahrul dan Indra. Syahrul dan Indra tetap lolos karena pada rapat terbatas Jumat lalu (Kompas, 8/5/2016) diputuskan uang pendaftaran Rp 1 miliar diubah menjadi sumbangan sukarela. Dan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar tidak mengatur uang pendaftaran, tapi hanya menyebut iuran atau sumbangan sukarela. Karena itu, sumbangan  Rp 1 miliar bukan dasar untuk meloloskan atau tidak meloloskan kandidat.  

Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar membatasi kegiatan para calon ketua umum periode 2016-2019. Selain memperketat tahapan pendaftaran, panitia juga membatasi kampanye para calon ketua umum. Para calon ketua umum hanya boleh melakukan kampanye sesuai jadwal yang ditentukan Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar. Kampanye hanya akan dilakukan di lima daerah, yakni Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Bali. Kampanye terdiri dari penyampaian visi-misi calon ketua umum, dialog terbuka, dan audiensi.

Diperkirakan ada tiga kandidat yang kuat dan punya potensi memenangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar, yakni; Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Erlangga Hartarto. Dari kalkulasi politik, pihak kekuasaan (kalo toh ada), cenderung mendukung Setya Novanto. Mengapa? Karena Setnov punya banyak masalah (kelemahan) termasuk kasus “Papa minta saham,” sehingga jika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar tidak akan berani menjadi “pengganggu potensial atau oposisi galak” bagi pihak kekuasaan. Begitu sebaliknya, dari sisi Setnov, ingin dekat kekuasaan, karena tidak ingin persoalan yang pernah menimpa dirinya, dibongkar kembali, bukan hanya “Papa minta Saham,” melainkan juga masalah PON Riau dan impor beras Viat Nam. Ada semacam win-win solution atau simbiose mutualistis dalam kontek kekuasaan politik. 

Sementara “arus bawah” meminjam istilah dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, November 1993, cenderung mendukung Ade Komarudin yang menjabat Ketua DPR RI. Dengan demikian, pertarungan sengit akan terpusat pada Setnov Vs AKom. Tetapi jika terjadi deadlock, alternatif ketiga, ketua umum Partai Golkar yang bisa diterima pihak kekuasaan dan sekaligus “arus bawah” adalah Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto juga bisa diterima kubu Agung Laksono sekaligus Aburizal Bakrie. Ini kalkulasi politik tanpa bermaksud mengecilkan para kandidat Ketum Partai Partai Golkar lain (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2