Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, jargon yang popular saat itu “Politik sebagai Panglima,” Kemudian, era Orde Baru, dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, jargon berubah 180 derajat, “Ekonomi menjadi Ratu.” Sekarang di era reformasi mungkinkah “Hukum menjadi Panglima?”

Pertanyaan itu muncul karena hasil jajak pemdapat Kompas (4/5/2016) menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap langkah penegakan hukum kembali tumbuh seiring dengan beberapa capaian. Padahal setahun yang lalu, pembenahan bidang hukum masih terus mendapat persepsi negatif masyarakat. Penilaian terhadap kinerja penegakan hukum sangat merosot dan penilaian public terhadap kinerja hukum mencapai titik terendah.

Jika dirunut, peningkatan penilaian publik terjadi di hampir semua aspek penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi, penuntasan kasus hukum, penjaminan perlakuan sama di depan hukum, pemberantas suap dan jual beli hukum, serta penuntasan pelanggaran hak asasi manusia sama-sama meningkat. Dari lima aspek yang ditelisik dalam survei Kompas ini, aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memperoleh peningkatan tertinggi. Sementara angka apresiasi tertinggi diperoleh dalam aspek kinerja penuntasan kasus-kasus hukum yang meraih 58,6 persen responden. Jika dilihat dalam periode satu setengah tahun ke belakang, penilaian terhadap kinerja penuntasan kasus-kasus hukum cenderung meraih angka paling tinggi.

Meningkatnya kepuasan publik ini tidak lepas dari beberapa capaian dalam tiga bulan terakhir. Penangkapan sejumlah pelaku korupsi dalam tiga bulan terakhir, misalnya, menjadi salah satu kunci peningkatan kinerja pemerintah di bidang hukum. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Januari 2016 terhadap Damayanti Wisnu Putranti menjadi contoh. Damayanti, yang kemudian dipecat dari keanggotaannya di PDI-P dan Komisi V DPR, diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Termasuk penangkapan Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna, pengacara Awang Lazuardi Embat, dan pengusaha Ichsan Suaidi pada 12 Februari dan kasus tangkap tangan politisi Gerindra M. Sanusi dalam kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta yazng juga menyeret Aguan pemilik Agung Podomoro. Capaian lain ditangkapnya buronan BLBI Samadikun Hartono yang buron sejak tahun 2003.

Selain pengungkapan kasus suap dan korupsi, peningkatan apresiasi di bidang hukum juga banyak disumbangkan oleh gencarnya pengungkapan kasus narkoba oleh polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka hampir setiap hari melakukan pengungkapan dan penangkapan penyalahgunaan narkoba. Nyaris tak ada hari tanpa pemberitaan tentang kasus penyalahgunaan narkoba, dan menariknya, menyasar kalangan internal TNI dan Polri tanpa pandang bulu. 

Selain itu, pemberantasan narkoba menembus dinding lembaga pemasyarakatan. Penangkapan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi di rumahnya di Ogan Ilir pada 13 Maret 2016 oleh BNN karena mengonsumsi sabu membuka mata publik akan masifnya penyalahgunaan narkoba. Kini publik mulai mengapresiasi langkah BNN yang konsisten menunjukkan ketegasan pemerintah memerangi narkoba. Dari semua itu, pertanyaannya mungkinkan kini “Hukum menjadi Panglima?” Ini pertanyaan hipotetis sekaligus jadi PR bersama kita (FS Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2