Mantan Bendahara Umum yang juga Anggota DPR dari Partai Demokrat (PD), Mohammad Nazaruddin mengaku, selama menjadi Anggota DPR berhasil menarik fee dari sejumlah perusahaan. Fee yang terkumpul sekitar Rp.700 milyar tersebut disimpan dalam kas PT.Anugerah. Rencananya, untuk membiayai pencapresan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PD dalam pemilihan umum pemilu 2014.

Pengakuan Mohammad Nazaruddin itu disampaikan menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki W (Rabu, 27/4/2016). Nazaruddin diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang terkait pembelian saham PT. Garuda Indonesia (Kompas,28/4/2016).

Masih menurut pengakuan Mohammad Nazaruddin, ketika Anas Urbaningrum masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PD di DPR, Anas sering memanggil koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Pemanggilan itu ada upaya untuk mengegolkan anggaran dan kadang juga untuk mendekatkan ke pihak satuan kerja (satker) proyek-proyek itu, kata Nazaruddin lagi.

Pengadilan Tipikor tentu saja tidak berhenti dan percaya pengakuan Nazaruddin. Artinya, masih perlu barang bukti dan harus dikonfrontir dengan para pihak yang nama-nama mereka disebutkan Nazaruddin, termasuk Anas Urbaningrum, Sejauh mana kebenaran pengakuan Nazaruddin masih harus diuji dan ini menjadi tugas para penegak hukum menelisik untuk menuntaskan kasus korupsi ini. Boleh jadi kebenaran pengakuan Nazaruddin menjadi pintu masuk untuk membongkar “komplotan” pemerasan dan pencucian uang yang di rancang Anas Urbaningrum. 

Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan menyeret Anas Urbaningrung menjadi tersangka baru dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang ini.  Anas yang juga mantan Ketua Umum PB HMI itu saat ini tengah menjalani hukuman dalam kasus korupsi proyek pembangunan Sarana Olahraga Terpadu Hambalang, Bogor, setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Bahkan MA memperberat hukuman dari 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara, denda Rp 5 miyar, harus membayar uang pengganti Rp.59 milyar lebih serta dicabut hak politiknya untuk mengikuti pemilihan jabatan publik. 

Buah yang harus dituai para politisi busuk dari Senayan itu, ketika mereka menghalalkan segala cara untuk memburu harta dan biaya politiknya. ”Maksud hati memeluk gunung apa daya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) keburu mencokoknya.” Kendati demikian tak membuat para politisi itu jera, ketika belum lama ini sekurangnya sudah tiga anggota Komisi V DPR menjadi pesakitan KPK. Ketiga Anggota Komisi V DPR itu adalah Damayanti Wisnu Putranti (PDIP), Budi Supriyanto (Partai Golkar), dan Andi Taufan Tiro (PAN). Setelah ini, giliran siapa lagi? (Jusuf Suroso).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2