Lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) di Indonesia hampir dipenuhi narapidana (tahanan) kasus narkoba. Ketiadaan perbedaan perlakuan hukum antara pengguna dan pencandu atau bandar narkoba membuat penjara kelebihan penghuni, rawan kerusuhan. Lonjakan jumlah tahanan dalam empat bulan terakhir hampir sama dengan penambahan jumlah tahanan per tahun sejak 2012. Rata-rata, kenaikan jumlah napi atau tahanan per tahun, dari 2012 sampai 2015 sekitar 10.000 hingga 13.000 orang. Sementara lonjakan jumlah napi dalam empat bulan terakhir mencapai 11.000 orang (Kompas, 26/4/2016).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 25 April 2016 menunjukkan, jumlah napi narkoba mencapai 81.360 orang. Sementara total napi seluruh Indonesia 187.701 orang. Sementara kapasitas LP dan rumah tahanan di Indonesia idealnya hanya untuk 119.269 tahanan. Kerusuhan di LP beberapa waktu terakhir dipicu tahanan dan napi narkoba. Kerusuhan di Rutan Malabero, Kota Bengkulu, terjadi setelah napi kasus narkoba hendak dipinjam Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerusuhan di LP Banceuy, Bandung, dipicu meninggalnya napi di sel isolasi karena diduga menyimpan narkoba.

Dari berita di media, tahanan dan napi sering mengaku stres dengan kondisi kerusuhan seperti sekarang ini. Kepala Humas BNN Komisaris Besar Slamet Pribadi menegaskan, BNN sebenarnya memisahkan pemakai dan pengedar dalam berkas penyidikan yang dilimpahkan ke kejaksaan. Namun dalam proses penuntutan, jaksa umumnya mayoritas pemakai disamakan dengan pengedar. Masih ada multipersepsi dari aparat penegak hukum. Mencoba bunuh diri. Terkait penyebab kematian napi di LP Banceuy, Undang Kosim, polisi telah melakukan otopsi. Polisi menemukan luka memar di beberapa tempat dan Undang meninggal akibat tersumbatnya napas hingga terjadi kekuarangan oksigin (Media Indonesia, 26/4/2015). 

Secara prinsip, setiap kekerasan terhadap napi di LP atau Rutan adalah pelanggaran atas prosedur standar pemerintah dalam pemasyarakatan napi. Landasan sistem pemasyarakatan di Indonesia memandang terpidana hanya “sampah masyarakat.” Karena itu, PR bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang baik. Namun praktiknya semua masih jauh panggang dari api. Hampir seluruh LP di Indonesia memiliki sejumlah masalah klasik, mulai keuangan minim, overkapasitas, kekerasan antar narapidana serta antara narapidana dan petugas, pelarian, kerusuhan, dan kematian di LP.

Masalah yang sudah menahun tersebut serupa labirin yang tidak jelas ujung pangkalnya, hingga tidak pernah tuntas diselesaikan. Paradoks LP terus terjadi. Di satu sisi, LP diperlukan sebagai tempat pemidanaan dan membina mereka yang sesat hidupnya. Namun dalam pelaksanaannya, LP menjadi tempat pembelajaran menjadi pelaku kejahatan profesional. Tidak heran muncul ejekan bahwa “penjara tak lebih dari sekolah ilmu kejahatan.” 

Karena itu, yang perlu segera diatasi ialah memutus mata rantai penyebab LP menjadi tempat persemaian kejahatan. Segala upaya mewujudkan itu harus menjadi prioritas yang bersifat amat segera, sembari mengurai persoalan overkapasitas LP. Langkah jangka pendeknya, bagaimana mencegah meluasnya kerusuhan di penjara seperti sekarang ini, sebelum revisi PP No 99/2012 tentang Pemberian Remisi yang mengatur pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika, terorisme, dan pidana korupsi. Jangan biarkan LP menjadi pemicu bagi tumbuhnya kejahatan baru, hingga kerusuhan di LP sudah saatnya dihentikan (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2