Praktik pengemplangan pajak di negeri ini bukan cerita baru. Di setiap masa salah satu varian kejahatan di bidang pajak itu tak pernah berhenti. Beragam upaya wajib pajak menghindar dan mengemplang dari kewajiban terus saja terjadi (Media Indonesia, 26/4/2016). Apa yang terkuak dalam berbagai laporan di media, soal menghindari pajak ribuan perusahaan asing yang beroperasi di Tanah Air semakin mengonfirmasikan praktik itu sudah sedemikian masif. Dan sialnya, semua itu seolah ada pembiaran dari negara.

Modus yang dilakukan perusahaan pengemplang pajak kian hari kian canggih. Misal dengan transfer pricing yakni cara memanipulasi harga pembelian dan penjualan untuk menurunkan keuntungan perusahaan di atas kertas. Mereka bisa mengakali agar terkesan perusahaan mengalami kerugian besar untuk menghindari pajak yang harus disetor. Modus seperti itu tidak bisa dihadapi dengan cara-cara biasa. Menjerat pelaku memang tidak semudah meringkus penunggak pajak biasa. Terbukti sering kali Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kalah dalam persidangan lantaran mereka hanya bisa menunjukkan kesalahan dan modus, tapi tidak bisa membuktikan.

Akan tetapi, kecanggihan modus atau kehebatan rekayasa itu tentu bukan alasan bagi pemerintahan Jokowi-JK berhenti mengejarnya. Bisa dibayangkan potensi kerugian negara jika praktik itu dibiarkan terus berlangsung. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah menyebut, gara-gara praktik itu dalam 10 tahun terakhir negara kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp100 triliun. Artinya, DJP tak boleh menyepelekan hal ini. Tidak ada alasan untuk berhenti bergerak dengan berlindung di balik ketidakmampuan mengimbangi kecanggihan modus para pengemplang.

Langkah seperti itu sesungguhnya lebih diterima publik ketimbang pemerintah melalui DJP dan semua aparat pajaknya sibuk menguber penerimaan pajak dari wajib pajak individual yang nilainya recehan. Itu penting dan mestinya pemerintah lebih bijak menentukan prioritas. Pertanyaannya, adilkah bagi rakyat ketika objek pajak mereka terus diperluas, tapi di sisi lain para pengemplang pajak bernilai triliunan rupiah dibiarkan melenggang tanpa jerat? Adilkah uang yang seharusnya digunakan membiayai pembangunan dibiarkan terbang ke luar negeri?

Terbongkarnya skandal penghindari pajak seperti kasus dokumen Panama hanya gejala gunung es. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Muhammad Haniv, mencatat ada dua ribu perusahaan asing yang menghindari pajak dengan cara membayar pajak dalam jumlah kecil. Mayoritas dari mereka adalah perusahaan besar, seperti perusahaan kosmetik, otomotif, perbankan, industri kimia, hingga produsen sepatu bermerek ternama.

Praktik perusahaan-perusahaan yang merugikan negara itu, dilakukan dengan berbagai modus yang terkesan wajar. Contoh banyak perusahaan di Tanah Air yang berafiliasi atau membuat special purpose vehicle (SPV) di negara lain. Itu menjadi modus untuk transfer pricing, seperti terungkap dalam perusahaan (individu) yang namanya tercantum dalam Panama Papers. Untuk menindak perusahaan nakal tersebut, memang tidak mudah. Untuk itu pemerintah perlu membuat mapping untuk mengetahui, siapa wajib pajak PMA yang patuh dan yang tidak patuh. Kini sudah saatnya jangan memanjakan dan membiarkan wajib pajak (WP) yang suka mengemplang (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2