Presiden Joko Widodo benar, yang telah menegaskan “tidak ingin syarat dukungan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipersulit. Dan meminta Kementerian Dalam Negeri bertahan dengan syarat dukungan yang sudah ada, yaitu minimal 6,5-10 persen dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu terakhir di daerah terkait.” 

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan, “ide awal dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam Pillkada adalah agar calon yang diusulkan dari aspirasi masyarakat, tapi tidak mempunyai kekuatan parpol, tetap bisa berlaga” (Kompas, 22/4/2016). Karena itu, upaya dan rekayasa untuk mempersulit syarat bagi calon perseorangan dengan cara menambah syarat dukungan adalah harus kita tentanga, dan itu tidak baik untuk kemajuan demokrasi. Demokrasi yang baik adalah selalu ada check and balance. 

Pertanyaannya, bagaimana persoalan Pilkada ini harus kita pecahkan? Sebenarnya, masalah calon perseorangan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mengingat di beberapa pilkada selama ini, parpol sering mengusung tokoh yang bukan kader partai. Ini membuktikan bahwa dibukanya pintu calon perseorangan dalam pilkada sejak tahun 2007 telah mendorong partai membenahi sistem perekrutan calon kepala/wakil kepala daerah, dengan membuka peluang calon dari luar partai. Selain itu, harus diakui bahwa tidak semua kepentingan publik dapat diakomodasi parpol, termasuk tokoh yang layak memimpin suatu daerah tak semua diusung parpol.

Dengan alasan itu, pertanyaan lain, mengapa fraksi-fraksi parpol di DPR mengambil langkah menaikkan syarat calon perseorangan? Apa dengan memperberat syarat calon perseorangan itu akan memperkuat parpol? Sepertinya itu akal-akalan dari elite partai di DPR. Jika ingin memperkuat peran dan fungsi parpol, caranya tidak dengan memperberat calon perseorangan. Namun, parpol harus mau berbenah, memperbaiki proses kaderisasi dan perekrutan calon pemimpin termasuk memfungsikan peran dan fungsi substantif partai yang selama ini belum dijalankan secara optimal.

Dalam rapat konsinyering Panitia Kerja RUU Pilkada Komisi II (Kompas, 22/4), semua fraksi di DPR sepakat daftar pemilih tetap (DPT) menjadi basis penghitungan dukungan untuk calon perseorangan seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, ada usulan basis perhitungan adalah jumlah penduduk. Fraksi-fraksi juga menawarkan, syarat dukungan untuk calon perseorangan adalah tetap, seperti yang kini berlaku di UU No 8/2015 tentang Pilkada, yaitu 6,5 persen-10 persen DPT atau dinaikkan. Sementara syarat parpol atau gabungan parpol untuk mengusung calon di pilkada tetap 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara minimal Pemilu DPRD seperti yang saat ini berlaku atau diturunkan,

Kesimpulan yang paling moderat, adalah syarat perseorangan tetap tidak dinaikkan dan syarat calon dari parpol juga (tetap) tidak dinaikan. Efektifkan dan optimalkan dulu peraturan yang ada, baru setelah 2018 dievaluasi kembali UU Pilkada ini. Jangan, sebentar-sebentar UU direvisi pasal-pasalnya yang bisa mubazir, karena hanya gaduh dan tanpa ada substansi usulan yang berkualitas. Dengan bahasa lain usulan revisi UU Pilkada itu hanya nabsu Parpol untuk tetap eksis, dengan cara yang tidak berkualitas alias bermutu rendah (FS Swantoro).     

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2