Berita utama Kompas Kamis, 13/4/2016 menyoal draf  revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya masalah persayaratan calon independen yang dinilai berbagai kalangan kian memberatkan, Bagian dari usaha partai politik (parpol) untuk membendung minat peseorangan mencalonkan diri menjadi kepala daerah.


Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kecenderungan publik untuk maju sebagai calon independen merupakan bentuk lain dari deparpolisasi (Kompas,13/4/2016). Merupakan jawaban atas kondisi untuk mengefektifkan fungsi refresentasi yang semestinya dijalankan parpol. Sebaliknya, apabila parpol kembali pada fungsinya sebagai pilar demokrasi dan mampu mempromosikan kader-kader yang berkualitas, akan dengan sendirinya deparpolisasi itu berhenti.

Realitasnya pilkada serentak 2015 lalu parpol yang memiliki jumlah kursi di DPRD yang memenuhi persyaratan untuk mengusung kandidat pun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengusung kandidat kepala daerah. Sebagian besar daerah yang melaksanakan pilkada serentak  2015 itu minim peserta, bahkan ada tiga daerah (Blitar, Jawa Timur, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Timor Tengah Utara, Nusatenggara Timur) hanya diikuti calon tunggal. Ini merupakan indikator merosotnya kepercayaan publik terhadap parpol.

Merosotnya kepercayaan publik terhadap parpol adalah buah yang harus dituai parpol bersangkutan, ketika sepak terjang mereka selama ini justru kian jauh dari aspirasi rakyatnya. Kegaduhan politik di DPR Senayan hampir semua dipicu oleh perebutan jabatan dan kekuasaan  yang tidak ada hubungan langsung dengan kepentingan umum. Misalnya, perebutan jabatan dilingkungan alat kelengkapan DPR, perebutan jabatan di kabinet maupun jabatan strategis lainnya. Bahkan beberapa anggota DPR tertangkap tangan menerima suap dan terlibat kasus makelaran. Menambah deretan panjang daftar perangai buruk wakil rakyat itu, ketika satu tahun pertama hanya membuahkan tiga UU. Itu pun masih dipertanyakan kulitas UU yang dihasilkan.

Belakangan DPR mewacakan memperketat persyaratan calon kepala daerah jalur independen jelang pilkada serentak 2017 mendatang. Kian jelas moral hazard fraksi-fraksi di DPR hanya memikirkan kepentingan partainya. DPR hendak menaikan syarat calon dari jalur independen 6,5 persen menjadi 15 persen dari jumlah pemilih. Persyaratan ini memberatkan calon dari jalur independen. Apalagi jika target mereka hanya untuk menggunting Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang memilih mau maju dari jalur independen.

Gerakan deparpolisasi kian menguat sejalan dengan kredibilitas partai politik yang cenderung memburuk. Hal itu terjadi ketika tidak ada usaha untuk mengembalikan fungsi dan peran parpol pada jalur yang benar. Bagaimana mengartikulasikan kepentingan konstituen, mengakomodasi kepentingan mereka dalam beragam kebijakan. Elit parpol juga tidak memberi contok yang baik, bagaimana melakukan pendidikan politik yang syarat dengan nilai-nilai, etika, dan moralitas. Semua itu terjadi ketika komunikasi politik tidak berjalan secara wajar, benar, dan baik. (Jusuf Suroso).  

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2