Setelah 12 tahun terus melebar ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia per September 2015 sedikit berkurang (Kompas, 19/4/2016). Distribusi pengeluaran penduduk kelas bawah dan menengah agak sedikit membesar. Adapun pengeluaran penduduk atas porsinya sedikit menurun. Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan volume program jaminan sosial yang langsung menyasar keluarga miskin dan bantuan dana pembangunan desa. ” 


Namun sekitar 95 tyahun lalu Bung Karno sudah mendeteksi tentang ketimpangan masyarakat Indonesia dan belum berubah hingga sekarang. Berikut sedikit ilustrasinya pada tahun 1921, Sukarno muda yang waktu itu masih kuliah di Bandung, tiba-tiba berkeliling naik sepeda menyusuri daerah selatan Kota Bandung. Dalam perjalanannya, Proklamator itu bertemu dengan seorang petani. Terjadilah dialog antara keduanya, seperti yang tertuang dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat-nya Cindy Adams. 

"Siapa pemilik tanah ini?" tanya Bung Karno. "Saya Tuan," jawab petani. "Apakah kau miliki ini bersama-sama dengan orang lain?" "Tidak Tuan. Saya memilikinya sendiri." "Apakah kau membelinya?" "Tidak Tuan, saya dapatkan dari warisan orang tua." "Hasil pertanianmu untuk siapa?" "Untuk saya Tuan."  "Apakah cukup untuk kebutuhan mu?" Dengan mengangkat bahu sebagai tanda kecewa, sang petani menjawab, "Bagaimana mungkin sawah yang begini sempit lahannya bisa mencukupi kebutuhan istri dan empat orang anak?" Di akhir dialog, Bung Karno menanyakan siapa nama mu? Orang itu menjawab, "Marhaen!" 

Sejak itu Bung Karno menjadikan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangannya. Cerita tentang Marhaen ini ternyata masih relevan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi kita  sekarang. Jika Bung Karno masih hidup, mungkin wajahnya sedih meratapi nasib rakyatnya yang masih dalam kubangan kemiskinan meski sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Yang lebih menyedihkan, ketimpangan ekonomi justru masih melebar. 

Coba kita lihat bagaimana indeks ketimpangan distribusi pendapatan melaju pesat. Di tahun 2000 rasio gini masih di angka 0,30, tetapi pada 2014 sudah menembus 0,41. Di daerah perkotaan, rasio gini mencapai 0,47. Secara khusus Bank Dunia tahun 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. 

Dalam hal distribusi aset lebih memprihatinkan. Rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia. Sungguh ironis sekali. Karena itu untuk mengatasi darurat ketimpangan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda nasional. Pemerintahan Jokowi-JK dan seluruh elite negeri ini tidak boleh menutup mata. Ketimpangan ekonomi masyarakat yang masih kronis, akan jadi faktor pendorong krisis sosial, ekonomi, dan krisis. 

Para elite politik di tanah air harus belajar dari krisis Musim Semi Arab di Timur Tengah dan krisis keuangan global 2008. Kedua peristiwa itu contoh gagalnya pemimpin suatu negara mengatasi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi juga pemicu meledaknya krisis keuangan global yang terburuk dalam sejarah perekonomian dunia pasca depresi besar 1930. Adalah Raghuram Rajan dari Universitas Chicago dan mantan Kepala Ekonom IMF yang pertama kali mengutarakan analisisnya bahwa krisis keuangan global 2008 dipicu tingginya ketimpangan ekonomi di AS. Ketimpangan ini mendorong Pemerintah AS bersama Kongres, Bank Sentral AS, lembaga rating, dan bankir investasi secara gegabah berbondong-bondong menawarkan skema investasi properti berupa subprime mortgage, yang ternyata menjadi bom waktu jatuhnya pasar keuangan AS dan negara maju lainnya.

Senada dengan itu Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi dari Universitas Columbia, menggarisbawahi ketimpangan ekonomi tidak hanya merusak sistem keuangan AS dan negara maju, tapi juga melumpuhkan institusi demokrasi, seperti partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan Indonesia waktu itu juga ikut terkena dampak hingga muncul skandal keuangan Babnk Century yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 trilyun. 

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di republik ini adalah masalah struktural. Ini buah dari kebijakan negara yang salah arah. Perlu ada transformasi struktural untuk memperbaikinya. Transformasi struktural adalah kebijakan keberpihakan dari negara untuk menciptakan struktur perekonomian yang memberikan rasa keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan tersebut tecermin dari empat hal: distribusi pendapatan, kekayaan/aset, kesempatan, dan kewilayahan yang berkeadilan. Ia menambahkan pembangunan infrastruktur desa harus memenuhi sejumlah prinsip, yakni sistem padat karya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, serta memanfaatkan bahan baku yang berasal dari desa. "Hal itu agar jangan sampai dana desa mengalir ke luar desa atau malah mengalir ke kota."  

Selain infrastruktur, dana desa tahun ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dengan tujuan menumbuhkan usaha baru di desa. Dana itu juga bisa dipakai untuk membangun tempat kesehatan, pendidikan, atau pusat kegiatan komunitas.  Jika dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik, perekonomian di desa pasti akan tumbuh. Pertumbuhan itu antara lain terdorong oleh penyerapan tenaga kerja dari proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dana desa. 

Kondisi itu membuat dana desa diyakini ikut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Walaupun pekerjaan proyek itu hanya sementara atau sekitar tiga bulan.  Berbeda dengan dana desa tahun 2015 yang disalurkan dalam tiga tahap, dana desa tahun ini disalurkan melalui dua tahap saja. Penyaluran tahap pertama sebesar 60 persen dan tahap kedua 40 persen. "Penyaluran tahap pertama sudah dimulai sejak 31 Maret 2016 dan dana yang sudah disalurkan total mencapai Rp 7 triliun" (FS Swantoro).  

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2