Penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu agenda pemerintah pada tahun 2016. Salah satu pintu masuk untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang sudah terjadi 50 tahun silam ini adalah melalui Simposium 1965 (Kompas, 19/4/2016). Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" digelar dua hari di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin-selasa (18/19/4). Acara itu dihadiri kalangan akademisi, penggiat HAM, korban pelanggaran HAM, sejumlah organisasi, perwakilan lembaga pemerintah dan sebagainya.


Simposium 1965 diselenggarakan bersama oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Nasional HAM, Dewan Pers, dan Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Dalam simposium yang dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, hadir pula Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

Luhut menuturkan, simposium diharapkan menjadi tahap awal dialog antara pemerintah dan korban pelanggaran HAM dimasa lalu menuju rekonsiliasi nasional. "Penyelesaian Tragedi 1965 sebagai pintu masuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain."  Menurut Luhut, ada penyesalan mendalam terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, meskipun pemerintah tidak terpikir memberi pernyataan maaf. 

Simposium 1965 ini akan bermuara pada rekomendasi pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dimasa lalu dengan model rekonsiliasi. "Bukan mencari siapa yang salah, melainkan apa yang salah, agar tidak terulang." Kata Agus Widjojo ketua panitia pengarah. Menurunya kesejarahan menjadi pendekatan paling obyektif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menuturkan, yang utama saat ini, negara harus hadir melindungi setiap warga. Dia berharap simposium menjadi permulaan yang baik karena bangsa besar tidak perlu malu membicarakan masa kelam.

Salah satu pembicara pada hari pertama Simposium 1965 adalah pengacara sekaligus aktivis HAM Todung Mulya Lubis. MenurutTodung apapun cara penyelesaiannya, baik yudisial maupun nonyudisial, yang utama adalah pengungkapan kebenaran. Setelah itu, baru bisa dilakukan rehabilitasi dan kompensasi. Untuk itu pemerintah perlu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara menyeluruh dan berkeadilan. Momentum peringatan hak atas kebenaran dan martabat korban pelanggaran berat HAM atau Hari Kebenaran Internasional jatuh setiap 24 Maret semestinya bisa dijadikan sebagai komitmen pemerintah merealisasikan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.

Presiden Joko Widodo telah berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, yang dirumuskan dalam Nawacita sebagai visi misi pemerintahan, tapi faktanya hingga kini belum memperlihatkan usaha nyata memenuhi janji tersebut. Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, lambannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dimasa lalu diwarnai kian agresifnya institusi keamanan melarang berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran yang diinisiasi komunitas korban dan masyarakat. 

Dengan dasar perspektif semua itu, ada tiga pendekatan untuk pengampunan. Pertama, Kepala Negara sebagai representasi kepercayaan masyarakat memberi pengampunan secara umum terutama pada mereka yang didakwa telah melakukan pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang sekarang sudah meninggal dunia. Kedua, pengampunan berupa amnesti Kepala Negara diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah dinyatakan bersalah oleh proses peradilan yang jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, pengampunan secara sosial-budaya yang dilakukan anggota atau kelompok masyarakat dengan difasilitasi oleh negara. Pendekatan ini merupakan rekonsiliasi sosial yang memberi tanda penghentian konflik sosial masa lalu. Untuk itu pelanggaran HAM berat dimasa lalu harus dituntaskan penyelesaiannya secara adil dan bertanggung jawab dan tidak diulang kembali (FS Swantoro). 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2