Dua pekan terakhir ini terjadi kegaduhan politik yang luar biasa “menjengkelkan.” Hal itu terjadi pasca operasi tangkap tangan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi pekan lalu, yang diduga menerima suap dari bos pengembang property Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, terkait proyek Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara, Jakarta. 

Sanusi tidak sendirian, diduga melibatkan sejumlah petinggi DPRD DKI itu antara lain Ketua DPRDdari Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Fraksi Hanura Mohammad Ongen Sangaji, Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik dari Fraksi Gerindra, dan Mohammad Nurdin dari PKS. (Koran Tempo, 14/4/2016). Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga sudah diperiksa KPK (12/4/2016) lalu. Tidak ada konfirmasi yang pasti terkait pemanggilan Ahok, apakah masalah reklamasi atau masalah kasus sengketa Rumah Sakit Sumber Waras.  

KPK juga sudah mencekal Sunny Tanuwidjaya yantg selama ini dikenal sebagai Staf Khusus Gubernur Ahok. Nama Sunny muncul karena sering disebut Sanusi, yang berperan menghubungkan pemerintah daerah, pihak dewan, dan pengusaha. Sejauhmana keterlibatan Sunny sampai saat ini proses penyidikan kasus tersebut masih terus berlangsung.

Belakangan Ahok membantah, bahwa Sunny adalah staf khususnya, ia adalah mahasiswa doktoral yang melakukan penelitian dilingkungan pemda DKI Jakarta. Bantahan Ahok tak cukup kuat untuk menepis bola liar yang keburu dimanfaatkan lawan-lawan politiknya untuk memojokan dirinya dengan kian dekatnya pemilihan gubernur kepala daerah DKI Jakarta. 

Kasus ini bermula dari perdebatan sengit antara Ahok dan DPRD terkait dengan rancangan peraturan daerah yang akan mengatur reklamasi pantai itu. Ahok bersikukuh mewajibkan pengembang menyisakan 40 persen untuk lahan terbukan dan 5 persen untuk fasilitas umum. Pengembang juga diwajibkan untuk membangun fasilitas publik di daratan dengan menyisakan 15 persen dari keuntungan pengembangan pulau-pulau baru itu.

Pengembang merasa keberatan dan hanya sanggub 5 persen saja. Inilah ikwal mereka kemudian melobi DPRD untuk menghapuskan pasal yang menyebutkann kewajiban 15 persen menjadi 5 persen saja dalam raperda itu. Lobi-lobi itulah yang dimanfaatkan para anggota DPRD DKI Jakarta, birokrat, dan orang partai yang hobinya makelaran anggaran “wani piro” dari pengembang.

Pada saat yang sama muncul pula kasus sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras, penertibah kawasan kumuh di Pasar Ikan, sebelumnya penertiban lokalisasi Kalijodo, semua dikapitalisir menjadi peluru untuk  “menembak” Ahok. Alhasil, proyek-proyek ini khususnya reklamasi dan kasus Sumber Waras masuk radar KPK dan sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Jikalau demikian, berpotensi besar proyek reklamasi bakal mangkrak seperti proyek Pusat Olahraga Terpadu Hambalang yang terbengkalai hingga sekarang.

Pendek kata kegaduhan politik sekitar Kebonsirih, Sumber Waras, Pantai Utara Jakarta hingga Kalijodo merupakan manuver elit politik “rame-rame mengeroyok Ahok,” terkait dengan semakin dekatnya pemilihan gubernur DKI Jakarta.   (Jusuf Suroso).

 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2