Komunitas internasional tak henti-hentinya mempromosikan arti penting hak atas kebenaran dan keadilan. Pada satu kesempatan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, “Hak atas kebenaran sangatlah esensial bagi korban dan masyarakat secara seutuhnya. Mengungkap kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dapat membantu pencegahan pelanggaran HAM di masa depan”

 

Hampir dua bulan berlalu, Komnas HAM bersama Kejagung membahas enam berkas perkara pelanggaran HAM berat masa lalu: peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (Kompas, 11/4).

Kesimpulan sementara masih belum berubah, enam perkara tersebut dinyatakan masih kurang bukti sehingga pengungkapan kebenaran yang sedianya melalui jalur nonyudisial belum dapat dilakukan. Adapun dalih kurang bukti tidak disertai penjelasan tentang kriteria bukti seperti apa yang dapat dianggap valid untuk dibawa ke jalur hukum. 

 

Alih-alih menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM dan berupaya nyata secara maksimal, Kejagung justru “bermain-aman” dengan mengikuti arus kompromi politik. Penyelesaian berbagai kasus yang pernah dijanjikan oleh pemerintah nyatanya baru menjadi paradigma yang terbungkus rapi dalam rumusan Nawacita. Padahal, selain dibutuhkan political will yang kuat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, diperlukan pula langkah strategis serta pemikiran yang berwawasan kebangsaan, tanpa mengesampingkan keseimbangan antara faktor sosial-politik serta faktor legalitas di kedua sisi. 

 

Negara Jangan Tidur..!! Penuntasan kasus pelanggaran HAM adalah bagian untuk menyembuhkan luka bangsa. Setiap pelanggaran HAM senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaian. Penyelesaian yang berlarut-larut dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran negara akan hak atas kebenaran dan martabat korban serta keluarga korban. Selain bagi pemulihan hak-hak korban, pengungkapan dan penyelesaian kasus juga penting dilakukan agar tidak terulang kembali pelanggaran serupa di masa depan. 

 

Jika oleh tekanan massa (social pressure) kebenaran dan keadilan harus berujung pada penuntutan kepada para pelaku, maka semestinya tak boleh dihambat meski dengan dasar asas perdamaian. Aparat keamanan harus menghentikan agresivitas pelarangan atas berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran. Tindakan kepolisian dalam berbagai aksi pelarangan merupakan state terror yang akan menyuburkan praktek represif dengan potensi diikuti oleh kelompok masyarakat sipil.

Yang harus disadari baik oleh pemerintah maupun masyarakat, jika Pengadilan Indonesia tidak dapat tuntas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi maka mekanisme internasional memperoleh celah untuk mengintervensi, dan tidak menutup kemungkinan dibentuknya Pengadilan HAM Internasional Ad hoc bagi penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. ..itu, masalah baru! (Ad Agung)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2