Keseriusan pemerintah dalam membenahi lembaga pemasyarakatan (Lapas) kini dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya persoalan seperti peredaran narkoba, pemberian fasilitas istimewa sejumlah narapidana dan kerusuhan di lapas, masih terus terjadi di penjara.  Di saat yang sama penyelewengan dan pelanggaran juga dilakukan sejumlah oknum pegawai lembaga pemasyarakatan (sipuir), meski sejumlah tindakan tegas telah diambil.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mencopot Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Setia Budi Irianto dan Kepala Pengamanan Lapas IIB Lubuk Pakam Ikhwansyah dari jabatannya karena membangun fasilitas ruang karaoke bagi pengedar dan bandar narkoba dalam lapas (Kompas, 12/4/2016).

Beberapa waktu lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengambil Togi (66), terpidana tindak pidana pencucian uang dari Lapas IIB Lubuk Pakam karena dia mengendalikan peredaran narkoba dari lapas. Dari data yang ada untuk sekedar contoh, telah dibongkar kasus bandar narkoba di lapas: Lapas Ciopinang, Jakarta ditemukan 10 Kg sabu; rutan Salemba Jakarta dua bungkus plastik berisi sabu 100 gram, 1.610 butir ekstasi, 1000 butir happy five, dan LSD 4 lembara cc4 senilai 1 milyar; Lapas Kelas II Cibinong Jabar 5 Kg sabu dan 12.400 butir ekstasi; Lapas Kelas II Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25 Kg sabu, 39,6 Kg sabu, dan 21,4 Kg sabu, 44.849 butir ekstasi, 6000 butir jenis happy five (Kompas, 14/4/2016).    

Dari data singkat itu muncul kesan pemerintah dinilai kurang serius memperbaiki sistem pemasyarakatan. Sejumlah masalah klasik, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, selalu terulang tanpa ada perbaikan nyata. Kelebihan penghuni misalnya ini problem sangat lama, tetapi sampai sekarang belum juga diatasi. Penerapan pidana di luar penjara bisa mengurangi overkapasitas, tapi tidak cukup hanya itu. Perbaikan terhadap lapas harus holistik dan total mulai pengorganisasian lapas sampai teknologi, dan SDM sipirnya.  

Masalah teknologi di lembaga pemasyarakatan dan rutan sudah tertinggal sehingga membuat penangkalan terhadap barang-barang terlarang tidak optimal. Di samping itu, lemahnya mentalitas petugas membuat telepon seluler dan narkoba masih bebas masuk dan beredar ke dalam lembaga pemasyarakatan dan rutan. Karena itu publik tak ragu menyebut lembaga pemasyarakatan sebagai benang kusut, yang antara lain ditandai sipir yang tergiur materi dan rasio SDM tak memadai. Yang dilihat lebih potensial adalah telepon seluler. Dalam sejumlah kasus, sarana telekomunikasi ini dipergunakan untuk menjalankan bisnis narkoba.

Jika faktanya ditemukan 994 ponsel, 53 modem, dan WI-FI di wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, sulit disangkal ada kebutuhan mendesak akan sarana komunikasi itu. Lebih dari ponsel, ditemukan laptop yang digunakan untuk berkomunikasi tatap muka virtual melalui fasilitas Skype. Hal lain yang memprihatinkan adalah sering terjadi kerusuhan di lapas. Di satu sisi sejumlah narapidana menikmati keistimewaan pada sisi lain banyak narapidana harus tinggal berdesakan di penjara. Penyebabnya adalah jumlah narapidana 184.256 per 2 April 2016 melebihi kapasitas lapas yang idealnya hanya mampu menampung 118.560 orang. Benang kusut lapas ini masih bisa diurai satu per satu, tapi butuh ketegasan dan tekad nyata. Meski kita akui masalah lapas sangat kompleks, tapi belum ditangani serius atau antara harapan untuk membenahi dengan kenyataan persoalan ini masih timpang (FS Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2