AHOKSetelah 12 jam diperiksa terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya keluar juga dari gedung KPK. Banyak yang menunggu dan melempar tebakan, Ahok bakal keluar pakai baju apa?  Ketika sebagian yakin dia akan baik-baik saja, sebagian lagi yakin, atau setidaknya berharap, dia akan muncul dengan rompi oranye khas KPK.  Selesai menjawab 50 pertanyaan yang diajukan KPK,  akhirnya yang ditunggu muncul juga, tetap dengan batik yang dikenakan sejak pagi, tanpa rompi oranye.

Pemanggilan Gubernur Ahok oleh KPK pada hari Selasa (12/04) ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kesaksian terkait kasus pembelian lahan, sehingga kemudian bida dilakukan crosschek  atas  hasil pemeriksaan (LHP) BPK  tahun 2014, di mana ada indikasi kerugian hingga Rp199 miliar dalam proses pembelian lahan seharga Rp755 miliar itu. Ada  tujuh temuan dalam LHP itu, tiga di antaranya dikatakan mengarah pada tindak pidana korupsi. Ketujuh temuan itu adalah penunjukan lokasi yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran prosedur pembelian, proses pengangaran yang tidak sesuai ketentuan, penetapan lokasi tanpa proses studi kelayakan, pembelian masih pada masa berlaku kontrak antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan pihak lain, tanah yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan, dan pembayaran yang dilakukan sebelum pihak Yayasan membayar tunggakan pajak bumi dan bangunan. 

Sementara itu, dari pihak Ahok, dikatakan tidak ada yang salah dengan pembelian lahan itu, sangat wajar malah, karena proses pembeliannya dilakukan secara terang benderang dan tunai. Dalam kasus ini, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan itu karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga Pemprov DKI diuntungkan. Sebaliknya, Ahok justru menuduh BPK lah yang laporannya perlu dipertanyakan.

Dalam penanganan kasus ini, hingga hari ini, KPK memang belum juga menetapkan tersangka ataupun menaikkan status kasus ke tahap penyelidikan karena  komisi masih perlu untuk mencermati lebih lanjut lagi ada tidaknya indikasi korupsi dan niat jahat penyelenggara negara dalam kasus ini. Hari-hari ke depan, bisa dipastikan masih akan ada gelaran demo rupa-rupa di  depan gedung KPK terkait kasus ini, dan kegaduhan pun masih akan terus berlanjut di panggung-panggung media maupun media sosial.

 

Mengendus Aroma Politisasi

Suka tidak suka, tuduhan adanya politisasi atas kasus ini terkait dengan kontestasi jelang Pilkada DKI mudah mampir dalam kepala. Jika pihak yang satu mengatakan bahwa kasus ini terus diangkat-angkat untuk menjegal Ahok, pihak yang lain bisa jadi justru menuduh KPK berlama-lama karena ingin menyelamatkan muka Ahok. 

Dari drama pemanggilan Ahok kemarin saja, nampak jelas terbelahnya sikap  yang ada, antara yang pro-Ahok dan yang di seberangnya, baik dari tayangan media maupun sebaran-sebaran isu dan opini di media sosial. Gerak-gerik mereka ini nampak linear mengikuti arah tarik menarik yang ada. Saat Ahok mempertanyakan kinerja BPK, misalnya, di ranah media sosial bisa dilihat bagaimana merka yang pro-Ahok membombardir media itu dengan berbagai postingan yang menyudutkan BPK, termasuk fakta tercantumnya nama ketua BPK Hary Azhar Aziz di Panama Papers. Sementara dari pihak yang kontra, skenario-skenario pembentukan persepsi bahwa Ahok bersalah dan harus segera memakai rompi oranye juga terus dilakukan, termasuk melalui pernyataan-pernyataan di media tentang keyakinan bahwa Ahok terindikasi korupsi dan karenya tak layak jadi pempimpin DKI.

Jika BPK  nampaknya sudah terseret dalam derasnya arus kontestasi ini, KPK sampai dengan hari ini masih mendapatkan kepercayaannya. Para pihak masih mendengar pernyataan  ketua KPK, Agus Rahardjo, bahwa tidak ada unsur politik dalam penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ini. Entah nanti jika alat bukti sudah cukup dan status kemudian dinaikkan menjadi penyelidikan. Ini pun baru kasus Sumber Waras saja, sementara kasus reklamasi juga sudah menunggu di ambang pintu untuk penanganannya. Sambil mengikuti perkembangan berikutnya dengan tetap berkepala dingin, mari berharap semoga konstitusi bisa tampil menjadi panglima. (L Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2