Prestasi kembali ditorehkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hari Senin (11/4) KPK menangkap dua jaksa yang diduga tidak membayarkan uang pengganti kerugian negara dari terdakwa ke kas negara. Penangkapan ini kurang dari dua minggu setelah KPK menangkap pejabat PT Brantas Abipraya yang ditengarai akan menyuap untuk menghentikan penyelidikan korupsi perusahaan itu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Peristiwa terus terulang ini, harus menjadi pelajaran bagi Korps Adhyaksa untuk berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membenarkan ada penangkapan jaksa dan KPK akan menjelaskan  kasus itu hari Selasa ini.  Jaksa yang ditangkap KPK adalah Deviyanti Rochaeni, jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan F seorang jaksa di Jawa Tengah, yang sebelumnya bertugas di Kejati Jabar. Dalam kasus ini KPK menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Sohandi.

Pelanggaran terkait uang pengganti sebelumnya juga terjadi di lingkungan kejaksaan. Pada 2014 bendaharawan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yakni RA dipecat karena menggelapkan uang pengganti Rp 727,8 juta. Sementara L jaksa Kejari Batam, Kepulauan Riau, tidak menyetorkan uang eksekusi pengganti Rp 101,2 juta ke kas negara. Berdasarkan laporan BPK tahun 2014, Kejaksaan Agung punya piutang uang pengganti sebesar Rp 14,5 triliun. Nilai ini merupakan gabungan tunggakan dari perkara tindak pidana korupsi serta perkara perdata, dan perkara tata usaha negara (Kompas, 16/3/2016).

Jaksa Agung HM Prasetyo mempersilakan KPK menindak jaksanya yang melanggar hukum dan merugikan negara. Kejaksaan tidak akan mencampuri KPK dalam pengusutan kasus itu. Deviyanti merupakan satu dari empat jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi uang jasa pelayanan BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. Dalam perkara yang sudah memasuki persidangan ini, ada dua terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Budi Subiantoro dan mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jajang Abdul Kholik. Deviyanti diduga menerima uang dari Jajang.

Sebelum kasus Deviyanti terungkap, tanggal 31 Maret 2016, KPK menangkap tangan pejabat PT Brantas Abipraya karena ditengarai berupaya menyuap untuk menghentikan penyelidikan korupsi perusahaan itu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah meminta keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tomo Sitepu.

Ada baiknya, penanganan jaksa yang melanggar hukum dan kode etik tidak ditutup-tutupii agar dapat menjadi efek jera bagi jaksa-jaksa yang lain.  Ada kesan hingga kini instrumen pengawasan secara bertingkat di internal kejaksaan belum bekerja optimal dan reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung gagal total. Untuk sekedar contoh, besaran kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2001-2012 mencapai sekitar Rp 168,19 triliun. Namun, uang yang berpotensi kembali ke negara hanya Rp 15,09 triliun (8,97 persen). Ini menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum efektif memulihkan aset yang dirampok koruptor. Dan publik mempertanyakan reformasi birokrasi di Kejaksanaan Agung. (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2