Berita utama harian Kompas edisi 5-6/4/2016 masih sekitar data “ The Panama Papers,” dan langkah pemerintah akan memvalidasi dokumen investasi dan dana warga negara Indonesia tersebut. Tapi menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung data yang dimiliki pemerintah jauh lebih lengkap dibanding data “The Panama Papers,” (Kompas, 6/4/2016).

Karena itu, “Pemerintah akan mengumumkan hasil validasi final terkait data yang ada di Dokumen Panama itu,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan disela-sela kujungan kerja di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, (Rabu, 6/4/2016).

Sementara itu pada saat yang sama isu reshuffle kabinet kerja kian gencar, seolah-olah  menemukan momentumnya. Terlepas ada kaitan atau tidak dengan dokumen Panama yang menghebohkan itu, ketika memasuki ruang sidang paripurna kabinet kerja  Kamis, 7/4/2016, menurut wartawan yang sempat melihat wajah Presiden Jokowi nampak bermuram dorja, tidak jernih seperti biasanya.

Boleh jadi Presiden Jokowi benar-benar tak nyaman, bahkan marah ketika mendapat laporan, bahwa pemerintah memiliki data jauh lebih lengkap dari data yang ada di “The Panama Papers” itu. Benarkah demikian ? Jikalau apa yang disampaikan Sekab Pramono Anung benar adanya, terlalu kalau presiden tidak mendapat laporan jauh sebelum kasus ini mengemuka. Apalagi ketika menteri bersangkutan yang tanggungjawabnya terkait dengan keberadaan dokumen tersebut belum menyiapkan konsep kebijakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Minimal langkah antisipatif untuk meminimalisir, syukur dapat membendung mengalirnya investasi dan dana segar keluar negeri. 

Apakah dalam sidang kabinet itu Dokumen Panama juga menjadi salah satu agenda pembahasan. Jika jawabnya “ya” langkah apa yang akan dilakukan pemerintah. Jika salah satu langkah pemerintah adalah percepatan pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Pengampunan Pajak atau keringanan pajak, entah apa lagi judulnya tetap saja tak memenuhi rasa keadilan umum. Mereka sudah terlalu lama menikmati keuntungan, manfaat maupun bunga devosito tanpa harus memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak masih diberi pengampunan atau keringanan pajak. Sementara itu pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tak berani menjamin RUU yang masih akan dibahas ini akan efektif, akan ditaati oleh “orang-orang kaya” yang menjadi wajib pajak besar itu. 

Kian menjadi tidak adil lagi ketika ternyata investasi keluar negeri kata lain untuk menyebut pelarian modal yang selama ini menjadi alasan klasik para pengusaha hanya “kemasan” untuk membungkus praktik kotor pencucian uang hasil kejahatan mereka. Meskipun ada pendapat lain yang meyakini tidak seluruhnya hasil kejahatan. Akan tetapi dua-duanya memiliki moral hazard yang sama, menghindari pajak.

Beragam kejahatan yang selama ini dianggap berpotensi menghasilkan uang yang sangat besa dan fantastis antara lain perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) yang kini sedang boming dinegeri ini. Penggalan beragam kasus Rp.600 trilyun dana BLBI (Bantuan Likwiditas Bank Indonesia) yang tidak terselesaikan secara tuntas oleh kekuasaan sebelum Presiden Jokowi. Uang hasil penyelundupan beragam komoditas dan bisnis kotor ala “spanyol” separo nyolong, dan uang hasil korupsi. 

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, human trafficking atau perdagangan manusia dalam bentuk sexual abuse, pengiriman tenaga kerja atau buruh migrant omsetnya cukup besar mencapai Rp.63 trilyun. Masih lebih besar dibanding bisnis narkoba yang “menyumbang” dana haram dalam kisaran Rp.53 trilyun, merujuk laporan sampai Oktober 2015. (Liputan 6.com, 25/11/2015, diunduh pada 7/4/2016).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2