Data mengenai investasi dan dana warga negara Indonesia di luar negeri yang dimiliki Kementerian Keuangan lebih lengkap dibandingkan dengan data ”Panama Papers”. Dokumen ini hanya mempertegas data yang sudah dipegang pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan mengumumkan hasil final yang terkait data yang ada di Dokumen Panama. Hal itu akan dilakukan jika semua sudah selesai (Kompas, 7/4/2016). Semua menyangkut (RUU) Pengampunan Pajak. Nanti setelah itu akan diumumkan.

Sementara di Kompleks Istana, Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, data pemerintah mengenai warga negara Indonesia yang berinvestasi atau menempatkan dana di luar negeri lebih lengkap dan lebih detail dibandingkan dengan data yang bocor sejak 2013 dan belakangan dipertegas melalui Dokumen Panama. Sementara, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyebutkan, pihaknya telah mendapatkan data investasi dan dana milik WNI dari otoritas pajak dan keuangan negara-negara anggota G-20. Salah satunya dari otoritas pajak Amerika Serikat.

”Saya sudah konfirmasi langsung ke beberapa nama yang disebut sejak dua tahun lalu itu dan mereka mengaku beraktivitas di sana. Dalam konteks ini, RUU Pengampunan Pajak menjadi sangat penting. Sementara data pemerintah memuat nama orang, transfer uang ke mana, kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan. Meski Panama Papers tetap membuktikan bahwa memang ada dana WNI yang cukup besar di luar negeri.

Sebaiknya pemerintah jangan memberikan amnesti (pengampunan) kepada para pengusaha itu. Sebab amnesti itu mensyaratkan adanya perubahan signifikan pada otoritas pajak, misal penegakan hukum harus memadai. “Kalau terlalu buru-buru mengeluarkan pengampunan pajak, secara jangka panjang akan mendemoralisasi kepatuhan pembayar pajak di Indonesia.”

Untuk itu, menunda sesuatu yang semestinya disegerakan bukan tindakan bijaksana, apalagi jika itu terkait dengan kemaslahatan bangsa dan negara. Tindakan tak bijak itu pula yang diperlihatkan DPR dengan mengulur-ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (Media Indonesia, 7/4/2016). Dalam situasi perekonomian yang masih lesu, UU Tax Amnesty ibarat vitamin agar daya tahan kita tidak melemah. UU Tax Amnesty menjadi salah satu solusi di tengah buruknya ekonomi global yang berimbas pada perekonomian kita.

Di tengah upaya gencar menggenjot pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, target pendapatan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun terancam meleset. Bahkan, pemerintah mengalami defisit Rp290 triliun untuk anggaran pembangunan. Seperti yang sudah-sudah, tak tercapainya penerimaan pajak menjadi biang persoalan. Target pajak yang dipatok Rp1.546,7 triliun di APBN 2016 diyakini tidak akan terpenuhi. Apalagi, realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-Maret 2016 baru Rp199 triliun atau turun Rp4,4 triliun jika dibandingkan periode tahun lalu. Penerimaan itu baru 14,6% dari target di APBN.

Jika anggaran tersendat, akan tersendat pula laju pembangunan. Hal itu tentu saja tak kita harapkan. Kemauan pemerintahan Jokowi-JK membangun infrastruktur untuk mempercepat gerak dan menyebar kue pembangunan tak boleh luruh oleh defisit anggaran. Karena itu berbagai terobosan diperlukan, salah satunya melalui mekanisme tax amnesty. Oleh sebab itu, RUU Tax Amnesty harus secepatnya disahkan untuk diberlakukan. Pengampunan pajak membuka pintu bagi kembalinya capital flight tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha, apalagi bagi masyarakat (FS Swantoro)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2