Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mempelajari data yang ada di ”Panama Papers”. Pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap kemungkinan mengoptimalkan penerimaan pajak jika data itu benar setelah divalidasi. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mempelajari Panama Papers. Pertama-tama yang harus dipelajari adalah validitas data, kemudian relevansi untuk optimalisasi penerimaan pajak (Kompas, 6/4/2016).

Seperti diberitakan baru-baru ini jutaan dokumen dari firma hukum Panama, Mossack Fonseca, mengungkapkan beragam praktik pengelolaan keuangan yang mengaburkan pemilik uang sesungguhnya, asal uang, dan dugaan motif pengaburan itu. Situs website BBC menjelaskan, bentuk penggelapan kepemilikan aset yang dilakukan itu, dengan membangun perusahaan cangkang. Perusahaan ini tampaknya bisnis legal, tetapi sebenarnya bodong. 

Kementerian Keuangan, menurut Menkeu Bambang, ingin menelusuri aset-aset milik orang Indonesia, baik berupa uang maupun aset yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak. Tahun 2016 ini, pemerintah berencana menawarkan program pengampunan pajak. ”Ini sebagai pintu masuk agar mereka mau membawa uangnya ke Indonesia. Pemerintah sedang fokus ke program pengampunan pajak. Setelah itu baru penegakan hukum.” Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, data pajak tentang aset warga negara Indonesia di luar negeri yang dimiliki DJP berasal dari otoritas pajak negara-negara G-20. Data itu akan menjadi bahan untuk mengecek silang pajak yang selama ini telah dilaporkan wajib pajak yang namanya disebut dalam data tersebut.

Sementara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan mendalami data yang terungkap dalam dokumen Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, saat ini banyak perusahaan konsultan internasional yang memanfaatkan orang yang memiliki uang banyak untuk menyimpan dana di luar negeri dengan berbagai cara.

Dalam dokumen Panama Papers itu disebut beberapa nama pengusaha dan pejabat asal Indonesia. Sepertimisalnya pengusaha dan politisi Aburizal Bakrie dan beberapa anggota keluarganya disebut-sebut dalam dokumen Panama Papers. Sementara Chairman Panasonic Gobel Group Rachmat Gobel, ketika dikonfirmasi, mengatakan, sejauh ini tidak ada investasi Panasonic Gobel Group seperti disebut dalam dokumen itu. Sebagian dividen yang diperoleh dari perusahaan yang berinvestasi di Indonesia digunakan untuk investasi di negara lain, termasuk investasi portofolio.

Terkait nama Mochtar Riady dalam dokumen tersebut, Head of Corporate Communications Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati mengatakan tidak ada salahnya sebagai perusahaan multinasional punya perusahaan di luar negeri (offshore company) karena Lippo berbisnis tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pembentukan perusahaan tersebut merupakan sesuatu yang normal di dunia bisnis.

Untuk itu, pemerintah dan DPR harus cepat membahas RUU Pengampunan Pajak. Dengan RUU Pengampunan Pajak, negara akan memulai lagi dari titik nol. Aset warga negara yang saat ini berada di luar negeri karena sengaja disembunyikan itu bisa ditarik ke dalam negeri untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depan.” Menurut Ade sikap politik pemerintah dan DPR sama terkait urgensi pengesahan RUU Pengampunan Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini akan selesai sebelum masa sidang ketiga DPR akhir April (Republika.com). Mungkin ada beberapa pengemplang pajak di Indonesia yang namanya belom terbongkar. Tapi suatu ketika pasti rahasia itu akan terungkap (FS Swantoro). 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2