Mahkamah Agung - PARA Syndicate

Bukan isyu yang menarik dan seksi untuk mendapat perhatian lebih dari media. Pada umumnya masyarakatpun sempat lupa ada sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Agung (MA). Padahal, di tangannyalah kekuasaan peradilan tertinggi dipegang, sebagai puncak dalam sistem peradilan dengan tugas membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 

 

14 April 2016 nanti, para hakim agung yang berjumlah 52 orang masing-masing akan mendapatkan selembar kertas kosong untuk dituliskan sebuah nama salah seorang dari mereka guna duduk sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, menggantikan Muhammad Saleh yang memasuki masa purnabakti pada Mei 2016 yang akan datang.

 

Pemilihan Wakil Ketua MA secara langsung, bebas, dan rahasia ini dilakukan sendiri oleh para hakim agung, setelah dahulu dalam sejarahnya yang panjang wakil ketua maupun ketua MA dipilih oleh presiden atas usulan DPR. Amandamen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan mekanisme yang selanjutnya diterjemahkan dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

 

Pesta demokrasi ala MA ini berkembang atas pandangan masyarakat sebelum amandemen ketiga UUD 1945, yang melihat kedudukan ketua/wakil ketua MA tidak/kurang independen karna dipilih sendiri oleh presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, atas usulan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Sebagaimana demokrasi yang mensyaratkan badan pengadilan yang bebas (independen) serta prinsip pembatasan pemerintahan secara konstitusional, Demokrasi Indonesia menuntut adanya lembaga pengadilan yang tidak berpihak, dan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lainnya.

 

Membayangkan demokrasi Yunani kuno (city state) sebagai cara penyaluran kehendak rakyat, pesta demokrasi di kalangan hakim agung ini pun diharapkan terjadi dalam musyawarah yang efektif, serta prinsip partisipatif dan akuntabilitas yang tinggi dari para panglima peradilan.

 

Meskipun tampak sebagai demokrasi langsung, namun kekuasaan MA yang begitu besar yang dilingkupi suasana liberal -dalam demokrasi formal- dengan menerapkan free fight competition menyimpan potensi munculnya money politics untuk memenangkan persaingan-kepentingan-politik. Maka, mekanisme pemilihan langsung tanpa ajang kampanye, tanpa sosialisasi, dan tanpa orasi visi-misi ini harus tetap dikawal agar tak ada campur tangan dari pihak manapun. (Ad Agung)

 

Category: Scrutiny 2015-2017