Pemerintah memilih memberlakukan masa transisi bagi angkutan berbasis aplikasi, atau statusquo. Artinya angkutan berbasis aplikasi diizinkan tetap beroperasi dengan armada yang ada sampai batas waktu tertentu, hingga terbitnya regulasi baru. Tentu tidak boleh ada ekspansi atau menambah armada baru. Keputusan ini diambil dalam rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan) Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu, 23/3/2016 (Kompas, 24/3/2016)

Keputusan pemerintah ini tentu saja tak memuaskan para sopir taxi dan angkutan umum konvensional yang menghendaki agar angkutan berbasis aplikasi di stop alias diblokir. Demikian pula bagi para pebisnis angkutan berbasis aplikasi, yang merasa ruang geraknya mulai dibatasi. Shocktherapy, pemerintah bertindak bak “pemadam kebakaran” cukup berhasil meredam unjuk rasa Selasa, 22/3/2016 lalu yang nyaris berubah menjadi anarkis, meski sempat membuat kemacetan di berbagai titik di bu kota.

Rapat koordinasi itu juga memberi sinyal terkait regulasi bagi angkutan umum berbasis aplikasi. Misalnya, sejumlah syarat yang harus dipenuhi operator angkutan umum merujuk UU 22/2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain harus mengantongi akta pendirian perusahaan (berbadan hukum), memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan menguasai sedikitnya lima armada, memiliki tanda khusus sebagai angkutan umum, setiap enam bulan sekali harus di kir dan sebagainya. Persyaratan yang tidak mudah ketika pemilik kendaraan adalah perorangan sekaligus pengemudi kendaraan itu sendiri.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sugihardjo, masa transisi ini merupakan waktu penyesuaian yang diberikan pemerintah agar angkutan berbasis aplikasi, yakni Grab Car dan Uber, mengurus berbagai prasyarat untuk memperoleh izin beroperasi di Indonesia.Ia mengungkapkan, dua layanan angkutan aplikasi itu juga memilih menjadi penyedia teknologi informasi (IT provider) sehingga mereka akan bekerja sama dengan operator yang telah memiliki izin resmi sebagai angkutan umum (Kompas, 24/3/2016).

Sementara itu Legal Manager Grab Indonesia Teddy Trianto, dan Komisaris Uber Technology Indonesia Donny Sutadi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu, 23/3/2016 mengatakan akan tetap menjadi perusahaan teknologi. Namun, membuka diri siap bekerja sama dengan perusahaan angkutan dan mematuhi aturan yang ada.

Hasil rapat koordinasi maupun pernyataan para pejabat pemerintah itu memperlihatkan para penyelenggara negara itu belum siap menghadapi turbulensi perubahan khususnya dunia usaha yang berbasis teknologi informasi. Padahal beberapa tahun lalu jauh sebelum lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2009, terkait dengan era globalisasi dan perdagangan bebas, sudah dipertanyakan sejauhmana kesiapan para penyelenggara negara mengantisipasi perubahan global itu, melalui diskusi, seminar, lokakarya dan sebagainya. 

Namun berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan tetap saja menganut cara-cara konvensional yang sudah usang, tidak merespon sistem baru yang membonceng perdagangan bebas itu seperti apa. Salah satu diantaranya adalah sistem aplikasi angkutan umum yang berbasis teknologi informasi. Ketidaksiapan para penyelenggara negara kian terlihat dengan jelas ketika pranata hukum, peraturan, dan regulasi yang ada tak mampu lagi mengatasi masalah yang kemudian muncul. Padahal, kasus angkutan umum berbasis aplikasi, hanyalah sebuah titik kecil yang menohok muka para penyelenggara negara yang tidak secara cerdas menangkap dan membaca sinyal-sinyal perubahan itu. 

Keputusan statusquo mengkonfirmasi bahwa para penyelenggara negara ini sedang berada dalam situasi gagap dan sudah mentok, dimana pranata-pranata lama tidak relevan lagi, tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara pranata baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan yang muncul. belum ada alias tidak siap. 

Sejauh ini pemerintahan negara dinilai berhasil manakala dapat mengendalikan kualitas tuntutan perubahan masyarakatnya, bagaimana mengelola perubahan global di negera masing-masing. Penyelenggaraan negara yang gagal adalah mereka yang gagal mengelola tuntutan perubahan global untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kegagalan itu acap kali dipicu moral hazard para penyelenggara negara yang masih ingin memperkaya diri alias korupsi., memanfaatkan buruknya sistem birokrasi dan regulasi yang sengaja dirancang sedemikian rupa, ruwet, berbelit, dan tumpang tindih. Statusquo, sampai kapan?  (Jusuf Suroso)   

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2