Berita utama harian Kompas edisi Kamis, 17 Maret 2016 memuat tentang ketidaktaatan para wakil rakyat untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelum dan setelah menjabat. 

Menurut data KPK, per 8 Maret 2016 tercatat 9.755 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau sekitar 72,72 persen dari wajib lapor belum sama sekali menyerahkan LHKPN, dengan rincian 69 anggota DPR, 10 anggota DPD, dan 9.676 anggota DPRD. Sedangkan yang sudah pernah menyampaikan LHKPN-nya pun tak semua patuh memperbarui LHKPN-nya (Kompas,17/3/2016).

Sementara itu penyelenggara negara yang lain, dilingkungan eksekutif yang belum melaporkan LHKPN sebanyak 28,74 persen, yudikatif  sebanyak 12,43 persen, dan pejabat dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai 20,76 persen.  

Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, minimnya anggota legislatif yang melaporkan kekayaannya disebabkan oleh banyak hal, antara lain moral hazard, ketidaktahuan, dan tidak ingin repot mengisi formulir LHKPN.

Apapun alasannya seperti yang disampaikan Pahala Nainggolan, mengapa para penyelenggara negara itu tidak menyampaikan LHKPN layak dipersoalkan. Pasalnya, para penyelenggara negara yang nota bene adalah orang-orang yang tahu dan harusnya paham tentang hak dan kewajiban mereka sebagai penyelenggara negara. Bahkan lebih dari itu adalah mereka pula yang turut merancang, menyiapkan, menyetujui beragam peraturan perundangan termasuk LHKPN ini. Tapi realitasnya yang terjadi justru mereka sendiri yang acap melanggarnya.

Tentang LHKPN ini sebagaimana diatur berdasarkan pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal ini mengatur semua penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Semua UU memang jauh dari ideal dan sempurna, celah itulah yang acap dimanfaatkan oleh para anggota DPR yang kemudian terpilih kembali mempersepsikan tidak perlu memperbarui LHKPN, seperti pendapat anggota Makamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Suding membela kepentingan koleganya di DPR sekaligus kepentingan diri mereka sendiri.

Apabila dicermati, sebenarnya moral hazard atau niat tidak baik para penyelenggara negara utamanya para anggota DPR sangat kentara. Moral hazard itu tidak hanya terkait dengan LHKPN, akan tetapi dapat terlihat dengan kasat mata setiap kali langkah anggota DPR syarat dengan kepentingan pribadi atau membela kepentingan partainya. Kian menjauhi fungsi dan peran mereka sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Misalnya, ketika fraksi-fraksi di DPR mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, syarat dengan agenda pelemahan KPK. Gagasan melakukan revisi itu diwarnai oleh etikat tidak baik atau balas dendam dengan KPK terkait dengan sejumlah anggota DPR, pimpinan parpol, dan politisi yang dijebloskan ke penjara karena korupsi. Selain itu, aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK menghantui para anggota DPR terkait dengan beragam praktik transaksional yang akan dan sedang dilakoni para politisi itu. 

Kasus terakhir, meski masih wacana adalah revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terkait dengan persyaratan calon independen. Celakanya, wacana revisi UU ini sebatas untuk menjegal pencalonan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melalui jalur independen yang menurut kalkulasi politik, tak ada kandidat lain yang diusung parpol dapat mengalahkan Ahok. Satu-satunya jalan yang diperkirakan dapat membendung langkah Ahok hanya dengan regulasi baru yang menyulitkan calon independen. Itu pula sebabnya wajar manakala rakyat tak pernah berhenti menyoal moral hazard, bahkan  harus berseberangan dengan para wakil mereka di parlemen. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2