Tekad Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju lewat jalur independen pada Pilgub Jakarta, Februari 2017 mendatang membuat sejumlah kader partai politik (parpol) kebakaran jenggot. Sejumlah kader yang duduk di DPR mewacanakan memperberat syarat bagi mereka yang maju dalam Pilkada melalui jalur independen (perseorangan). Saat ini, untuk bisa maju melalui jalur independen seseorang diwajibkan mengantongi dukungan 6,5-10 persen jumlah pemilih pada Pemilu sebelumnya. Sementara mereka yang akan maju melalui parpol atau gabungan parpol syaratnya 20 persen hingga 25 persen dari suara sah dalam pemu. 

Di tengah upaya sebagian anggota Komisi II DPR memperketat syarat calon perseorangan dalam pilkada, pemerintah memilih berpegang pada aturan yang ada dan menolak upaya itu. Upaya untuk memperketat syarat bagi calon perseorangan dalam pilkada diusulkan oleh Fraksi PDIP dan PKB di Komisi II. Mereka mengusulkan syarat dukungan bagi calon perseorangan dinaikkan dalam revisi UU No 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Media Indonesia, 17/3/2016).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan syarat minimal dukungan calon perseorangan 6,5%-10% dari daftar pemilih tetap (DPT) dan sebagian anggota DPR ingin menaikkannya menjadi 15%-20%. Upaya itu dianggap untuk menjegal Ahok yang memilih jalur independen dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika usulan itu disetujui, berarti partai politik berpikiran picik dan sempit. Hanya melihat ke dalam diri sendiri dan tak mampu melihat perspektif lain.

Dengan usulan syarat minimal itu, partai politik memang sengaja ingin mereduksi peluang calon perseorangan dan karena itu harus ditolak. Sementara justru pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi lebih rasional. ‘’Kalau DPR ingin mengubah syarat calon independen maju sebagai calon kepala daerah, pemerintah siap membahasnya. Tetapi sikap pemerintah tetap tidak ingin mempersulit calon independen.” Penegasan lain juga diutarakan Mendagri Tjahjo Kumolo, bahwa pemerintah tidak ingin mempersulit syarat calon independen. ‘’Kalau calon independen terpilih, tidak ada masalah. Itu pilihan rakyat.’’

Penolakan untuk mempersulit calon independen disuarakan pula oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Paloh menegaskan “wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan hanya akan memperlebar jarak antara masyarakat dan partai politik.” Karena itu di tengah kepercayaan publik yang rendah terhadap parlemen, mestinya DPR tidak membuat blunder dengan langkah yang tidak sejalan dengan kehendak publik.

Politik dan produk turunannya mestinya bervisi jangka panjang. Sangat tidak elok bila politik terjebak pada kepentingan jangka pendek. Namun, ironisnya itu yang terjadi di negeri ini. Politik sering dimanfaatkan untuk menggapai tujuan sempit dan jangka pendek. Masalahnya politik jangka pendek identik dengan penghambaan pada kepentingan kelompok dan bukan pada kepentingan publik. 

Politik kini semakin menjauh dari tujuan mulianya untuk memberikan maslahat bagi rakyat dan lebih dimaknai siapa mendapat apa, kapan, bagaimana, dan berapa banyak. Dengan spirit itu sudah semestinya para elite parpol bisa menghormati. Keberadaan calon perseorangan di pilkada bukan untuk menggerus peran parpol dalam berdemokrasi. Sehingga, tak seharusnya partai politik resah dan ingin mengebiri atau membunuh calon independen. (FS Swantoro)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2