Rekonsiliasi para elite Partai Golkar terus menunjukkan kemajuan. Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Golkar Munas Jakarta Agung Laksono telah bertemu di Jakarta (Kompas, 15/3/2016).  Mereka membahas berbagai hal mengenai susunan pengurus rekonsiliatif yang mengakomodasi kedua belah pihak di bawah DPP Partai Golkar Munas Bali. 

Susunan pengurus rekonsiliatif itu diharapkan tuntas agar bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan. Belakangan Ical dan Agung sepakat, munas diselenggarakan Mei 2016. Susunan pengurus, panitia, dan peserta munas terdiri dari kedua kubu secara adil berlandaskan semangat rekonsiliasi. Untuk munas bersama ini menurut Agung sudah tidak ada hambatan dan terus bergerak maju untuk islah. 

Untuk itu rapat pleno DPP Partai Golkar pasti segera diadakan setelah persoalan pokok berupa penyatuan dua kepengurusan rampung dibahas. Pelaksanaan rapat pleno akan disesuaikan dengan status dan posisi legal, yakni di bawah pengurus hasil Munas Riau 2009. Untuk sementara, semua telah sepakat tidak akan mempersoalkan soal status DPP lagi." Dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pasti segera mengesahkan struktur kepengurusan rekonsiliatif di bawah Munas Bali.

Kini perkembangan proses rekonsiliasi Partai Golkar menunjukkan titik terang dan kemajuan yang signifikan. Kesepakatan kedua kubu telah menyusun kepengurusan rekonsiliatif dilihat sebagai kemajuan setelah konflik internal selama lebih setahun. Ini titik balik positif, jangan ada langkah mundur lagi. Dengan bersatu, Golkar akan kembali unggul mewarnai konstelasi politik, megingat Golkar adalah “aset yang selalu mengawal negeri ini sejak tahun 1966.”

Bagaimana pun partai adalah instrumen penting bagi sebuah negara demokrasi. Partai politik punya peran dan fungsi substantif seperti pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Namun, tidak sepenuhnya fungsi ideal itu telah dijalankan parpol kita. Alih-alih memperkuat fungsi substantifnya, parpol justru masih sering kedodoran karena sibuk dengan persoalan “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, serta berapa banyak.”

Catatan tambahan, bila elite Golkar gagal melaksanakan munas bersama Mei 2016 nanti, berarti mereka memilih bermain di lapangan becek dan masuk lorong gelap. Dengan begitu aturan hukum internal partai perlu ditegakkan. Itu penting, karena demokrasi mensyaratkan prinsip-prinsip taat asas, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dari elite partai. Tanpa itu, demokrasi akan berubah menjadi anarki dan oligarki. (FS Swantoro)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2