Demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia kini menguat secara signifikan. Tapi kemampuan kalangan sipil untuk mendorong perubahan dan memengaruhi kebijakan pemerintah hingga kini belum cukup memuaskan. Kondisi itu tergambar dari hasil riset Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2015 yang dipublikasikan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik FISIP UI di Jakarta (Kompas, 14/3/2016). 

Dalam riset itu Puskapol UI mengukur secara kuantitatif kondisi demokrasi di Indonesia sepanjang 2015. Hasil wawancara terhadap 27 responden ahli yang merupakan akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015 mencapai skor total 5,81 dari skala 1-10. Skor itu meningkat 0,39 poin dibanding hasil riset tahun 2014, yakni 5,42, yang tercatat sebagai pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Aspek yang diteliti adalah fenomena demonopolisasi (di bidang tertentu) seperti bidang politik, ekonomi, dan masyarakat sipil. Demonopolisasi diukur dari dua variabel, liberalisasi dan ekualisasi (kesetaraan). Khusus bidang masyarakat sipil, skor yang dihasilkan 5,75. Demokrasi dimensi masyarakat sipil meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian 2014, hal itu menunjukkan ada dinamika demonopolisasi yang cukup intens selama ini.

Kendati demikian, masyarakat sipil yang bebas ternyata belum mampu membuat perbedaan dan memengaruhi kebijakan pemerintah secara cepat. Gerakan sipil menguat dan bebas, tapi belum terorganisasi untuk mendorong perubahan. Dan meski menunjukkan trend menguat signifikan, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015 sebenarnya menunjukkan capaian yang masih buruk. Skor variabel liberalisasi di kisaran sedang 6,1. Hal itu menunjukkan, struktur dan kekuatan otoritarian masih bercokol kuat dalam sistem demokrasi Indonesia. 

Selain itu, aspek ekualisasi belum meningkat signifikan, yakni pada skor 5,39. Skor yang masih rendah ini banyak dipengaruhi realitas demokrasi di bidang ekonomi. Kesenjangan pendapatan antardaerah dan antara kaya-miskin masih tinggi hingga ditemukan banyak ketidak setaraan, serta  kekuatan monopoli kelompok tertentu yang kuat. 
 

Kemudian peran institusi formal, seperti DPR, institusi hukum, dan parpol masih buruk. Semua perlu berbenah secara komprehensif dan total. Sehingga ke depan pemerintahan Presiden Jokowi, masih harus mengkampanyekan program Nawacita secara lantang yang hingga kini belum memenuhi harapan publik. Hambatan mewujudkan cita-cita itu justru dari dalam pemerintahan yang belum menjadikan Nawacita sebagai kontrak sosial bersama dan masih sebatas mantra. (FS Swantoro)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2