Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Dhani dan dua bakal cagub DKI lainnya, yaitu Sandiago Uno dan Adhyaksa Dault, sepakat saling dukung melawan Ahok. “Siapa yang paling kuat menantang petahana (incumbent) akan didukung,” kata Yusril saat berkunjung ke rumah musisi Dhani seperti ditulis Rakyat Merdeka (5/3).  Di luar mereka, masih ada nama lain yang sempat beredar seperti Mischa Hasnaeni Moein alias “wanita emas” dan Desy Ratnasari, bahkan hingga akhir Februari, nama  Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil sempat turut menghangatkan suasana.  Pilkada Jakarta sendiri rencananya digelar pada bulan Februari 2017, namun saat ini gregetnya sudah mulai terasa.

Menyimak publikasi media nasional pada minggu pertama bulan Maret ini, ketimbang sebagai ancaman, kondisi itu justru menunjukkan terbukanya peluang yang besar dan menguntungkan bagi Ahok sebagai petahana. Dengan catatan, kebijakan dan kinerjanya baik dan diterima publik. Dalam konteks ini, selain alur pesan di bawah kontrol Ahok sendiri, ada beberapa alur pesan yang bisa mengayunkan pendulum diskursus ke ruang persepsi dan opini publik serta media.

Pertama, pesan yang muncul dari kebijakan atau eksekusi program Ahok yang kemudian mereka tanggapi. Sebagai ilustrasi, ketika memutuskan untuk menggusur Kalijodo, ada tuduhan jika itu adalah bagian dari pencitraan Ahok karena takut kalah Pilkada. Ahmad Dhani bahkan sempat blusukan ke lapangan untuk menyuarakan sikapnya. Namun yang terjadi, setelah putusan itu dieksekusi dan berhasil, ayunan pendulum itu membawa banyak persepsi positif bagi Ahok. Sejumlah media bahkan menyikapi ini dengan mengambil agenda setting kepemimpinan Jakarta dengan framing ketegasan dan kepiawaian Ahok dalam berkoordinasi.  “Penertiban Damai Diapresiasi,” tulis Kompas di halaman depan (1/3). Sementara, Rakyat Merdeka hadir dengan priming lebih kuat lagi dalam headlinenya, "Kalijodo Rata, Ahok Menojol.” 

Kedua, pesan dari opini atau komentar yang mereka tujukan pada Ahok, yang dalam hal ini justru kemudian menghantam balik diri mereka sendiri. Misal saja, ketika Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa Ahok berniat melaju sebagai Presiden RI setelah menjabat sebagai gubernur Jakarta, dengan mudahnya Ahok bisa mengayunkan kembali isu itu dengan membuka kembali ingatan publik bahwa Yusril lah yang dari dulu sangat berminat untuk menjadi presiden. Komen-komen ringan yang sambil lalu pun bisa mendapatkan konteksnya untuk sebuah publikasi, seperti ketika dia ditanya wartawan terkait dengan tindakan Wanita emas yang kabarnya bagi-bagi duit, jawabnya, "Saya justru berharap orang-orang yang bagi uang kayak beliau itu tambah banyak. Lumayan kan warga Jakarta dapat duit.” Atau contoh lainnya, Ahmad Dhani yang tiba-tiba saja mengkritisi parahnya kemacetan Jakarta seraya menawarkan solusi yang menurutnya efektif, isu yang diangkat itu justru mengayun balik ke Dhani yang, alih-alih mendapatkan banyak dukungan, namun justru ramai dibully oleh netizens. 

Yang ketiga, pesan dari proses dan dinamika kontestasi itu sendiri yang kemudian diracik dan disuguhkan oleh media. Ketika sosok-sosok seperti Ridwan Kamil dan Risma dikabarkan akan masuk kontestasi di Jakarta, misalnya, Ahok pun otomatis mendapatkan porsi publikasi yang besar karena dalam statusnya sebagai incumbent, dia akan terus dijadikan benchmark atau rujukan perbandingan. Seperti yang terjadi di awal bulan ini, ketika Ridwan Kamil memutuskan untuk tidak mengikuti Pilkada di Jakarta, Ahok turut mendapatkan porsi publikasi yang gemuk dan bahkan menjadi berita utama. "Ridwan Kamil Mundur, Ahok Kian Sulit Dikalahkan," tulis Koran Tempo dalam headline-nya. Suara Pembaharuan hari itu juga menghadirkan berita utama dengan sense yang sama kuatnya, "Ahok Tak Terbendung".  Publikasi yang terus menerus seperti ini, apalagi dengan tone positif untuk Ahok, sangat berpeluang untuk menghadirkan persepsi kualitas yang kuat di benak publik dan bahkan menjadi top of mind. 

Resiko Kena Diri Sendiri

Ketika berhadapan dengan sosok-sosok yang berminat masuk kontestasi Pilkada DKI 2017, secara head to head pun sejauh ini Ahok masih di atas angin. Ayunan pendulumnya masih relatif bisa dicermati dan dikontrol untuk mendapatkan manfaat baginya. Namun ketika harus berhadapan dengan partai politik (parpol), akankah ayunan itu masih tetap bisa terkontrol, ataukah lebih beresiko kontraproduktif atau malah-malah beresiko besar memukul diri sendiri?

Pertanyaan di atas muncul setelah Ahok memutuskan untuk mengikuti kemauan pendukunganya, dalam hal ini Teman Ahok, untuk maju melalui jalur independen. Padahal, saat itu, beredar kabar rencana pengusungan dirinya melalui jalur parpol oleh PDIP.  Adalah pernyataan Ahok, yang gaya bicaranya ceplas-ceplos, yang turut memanaskan suasana.  Dia memberikan tenggat waktu pada PDIP, yang notabene parpol besar pemenang pemilu itu, untuk mengeluarkan sikap terkait posisi Djarot Saiful Hidayat yang dipilih sebagai calon wakilnya. Sikap yang diharapkan, PDIP mau mendukung mereka, dan bukan mengusung. Dua hal yang berbeda, termasuk untuk pertimbangan konsekuensi dan kemungkinan intervensinya. Tindakan Ahok yang berani memberikan tenggat waktu seperti itu tak urung membuat sejumlah orang di PDIP merah telinganya.

Untuk jalur independen yang akan ditempuhnya, Ahok telah memilih Haru Budi Hartono, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) DKI Jakarta, sebagai wakilnya. Dan sebagai konsekuensi dari pilihan ini, karena ternyata regulasi mengatur bahwa penyerahan dukungan harus sudah dalam bentuk berpasangan, maka Teman Ahok harus mulai mengumpulkan tanda tangan dukungan untuk cawagub pendamping Ahok. Ahok sendiri mengaku sadar akan resiko pilihan itu, bahwa ganjalan maju lewat jalur independen sangat mungkin terjadinya. “Bisa-bisa kalau KTP dari kalian tidak terkumpul (hingga satu juta fotokopi KTP), saya akan selesai Oktober 2017,” ungkapnya. 

Terkait keputusan Ahok itu, sudah ada pernyataan dari sekretaris DPD DKI Jakara PDIP Prasetyo Edi Marsudi yang menyatakan bahwa PDIP tidak akan memberikan dukungan pada Ahok jika memilih jalur independen. Bahkan nama tokoh populer seperti Risma dan Ganjar kembali disebut-sebut. Apakah sikap ini sudah mewakili PDIP? Bagaimana pula dengan nuansa kedekatan Ahok dengan Megawati akhir-akhir ini? Ataukah ini bagian dari strategi untuk menguji kondisi di lapangan untuk kemudian Ahok dan PDIP bisa bertemu dan menarikan tango bersama dalam upaya memenangi Pilkada depan nanti?  Tidak bisa disangkal bahwa eksistensi dan fungsi parpol masihlah sangat kuat dalam peta perpolitikan tanah air.  Terhadap anggapan adanya indikasi deparpolisasi lewat pilihan jalur independen seperti itu tentu menjadi pertimbangan yang penting dan mendesak untuk mereka sikapi. Ke depannya, akankah ayunan  pendulum itu menempatkan Ahok pada ambivalensi jalan tengah antara Teman Ahok dan PDIP?  (L Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2