Komisi Yudisial - PARA SyndicateMengemuka saat ini, wacana mengeluarkan Komisi Yudisial dari peran pengawasan eksternal hakim (Kompas, 4/3). Peran KY sebelumnya yakni kewenangan dalam perekrutan hakim di tingkat pertama dan kewenangan mengawasi hakim konstitusi telah dicabut lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Kini, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang berkoordinasi dengan MA mengajukan draft RUU Jabatan Hakim dengan mengusulkan penghapusan kewenangan pengawasan eksternal KY.

 

Perseteruan antar kedua lembaga, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi hal yang memprihatinkan mengingat fungsi masing-masing yang saling terkait. MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan KY sebagai supporting institution yang menunjang pelaksaan tugas MA dalam ranah etik dan profesionalitas. Padahal, sinergitas keduanya tidak hanya akan membentuk peradilan yang bersih dan bermartabat, namun juga memperbaiki kekusutan sistem lembaga peradilan dan lumpuhnya keadilan Indonesia.

 

Komisi Yudisial lahir sebagai lembaga yang beratribut ‘kewenangan konstitutif’ yang diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945.  Amanat Undang Undang Dasar inipun telah dikuatkan dengan memberikan dasar operasi melalui UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial dan termaktub dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang peradilan di Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti bahwa dalam semangat melaksanakan konstitusi, realitas politik tidak bisa menampik kebutuhan akan sebuah lembaga penyeimbang dan pengawas eksternal MA untuk menjaga reformasi peradilan berjalan optimal.

 

Kini bola panas kembali bergulir pada DPR untuk mendukung pelemahan terhadap KY atau mempertahankan amanat konstitusi. Pilihan politik hukum dari pembentuk undang-undang harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para panglima peradilan, hingga bermuara pada masyarakat negara sebagai subyek hukum. Dan segala upaya pelemahan terhadap KY pantas dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. (Ad Agung)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2