Terulangnya silang pendapat antar-anggota kabinet di ruang publik tidak hanya menimbulkan pertanyaan publik tentang soliditas kabinet dan kematangan pribadi para menteri, tetapi juga mempermalukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kompas, 2/3/2016). Kalau keadaan itu dibiarkan berlarut, bisa menurunkan kewibawaan pemerintahan Jokowi-JK. 

Oleh sebab itu, langkah tegas perlu diambil Presiden untuk menghentikan silang pendapat antar menteri di ruang publik. Langkah Presiden dalam hal ini tidak cukup dengan memperingatkan para menteri yang bersilang pendapat tetapi perlu juga segera diputuskan persoalan yang menjadi bahan perdebatan antar menteri tersebut. Langkah ini dibutuhkan karena silang pendapat umumnya terjadi terhadap /persoalan strategis yang belum diputuskan dan masih berupa wacana atau kajian. 

Untuk contoh, polemik keras di ruang publik antara lain pengolahan gas Blok Masela di Maluku dengan model onshore atau offshore, perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, pembekuan status PSSI, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan impor beras atau pangan dan sebagainya. Perdebatan itu terulang antara Menteri ESDM Sudirman Said Vs Menko Kelautan dan Sumber Daya Rizal Ramli, meski Presiden beberapa kali telah mengingatkan agar silang pendapat hanya terjadi di sidang kabinet. 

Peringatan Presiden Jokowi pernah disampaikan dalam sidang kabinet 2 November 2015. Kala itu, Presiden meminta apa yang diputuskan di dalam rapat kabinet harus didukung oleh menteri tanpa protes. Pernah tanggal 19 Agustus 2015, Presiden menegaskan tugas pokok dan fungsi menteri serta manajemen Kabinet Kerja. Peringatan itu disampaikan setelah polemik antar menteri terkait pembelian pesawat Garuda jenis Airbus A350 dan target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Meski sudah diperingatkan namun polemik antar-anggota kabinet hingga kini terus terjadi. Juga saling sindir terjadi antarmenteri di media sosial, seperti; Twitter, Facebook terkait persoalan kedisiplinan dan etos kerja sebagai pejabat publik.

Kini publik melalui media cetak dan elektronik terus dipertontonkan silang pendapat antar menteri anggota kabinet. Pemandangan itu bisa menimbulkan pertanyaan terkait soliditas kabinet dan kematangan seorang menteri. Perdebatan antarmenteri ini dapat menurunkan wibawa Presiden sebagai Kepala pemerintah di mata dunia internasional. Silang pendapat itu menampakkan seolah Presiden kurang mampu mengendalikan para pembantunya.

Karena itu, sudah saatnya Presiden Jokowi segera bersikap menguatkan soliditas kabinetnya. Pertentangan antarmenteri bisa diatasi dengan menghadirkan ahli yang mengetahui persoalan yang diperdebatkan. Misal soal Blok Masela, pertentangan antara onshore atau offshore. Untuk menghentikan perdebatan publik harus dihadirkan seorang ahli yang mendapatkan pengakuan dunia internasional sehingga perdebatan teknis bisa dihentikan.

Akhirnya, silang pendapat antaranggota kabinet bisa mengganggu kepercayaan publik dan membingungkan investor. Itu akan menimbulkan kekurang percayaan terhadap kepastian hukum dan kewibawaan pemerintah. Karena itu perlu dijaga jangan sampai timbul keraguan dan menurunnya kewibawaan pemerintah. (FS Swantoro)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2