Semangat rekonsiliasi diharapkan tetap terjaga di dalam Partai Golkar hingga April atau Mei 2016. Musyawarah Nasional (Munas) Golkar diharapkan bisa berlangsung bulan April atau Mei 2016, meski Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi terakhir terkait konflik partai itu yang hasilnya memenangkan kubu Munas Bali (Kompas, 1/3/2016). Tapi, Partai Golkar sudah nyaris mencapai titik rekonsiliasi. Sebaiknya semangat rekonsiliasi itu bisa jalankan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Jangan ada pihak yang merusak proses rekonsiliasi bikin keadaan berbalik menjadi kontraproduktif. 

Seperti diketahui, proses menuju Munas rekonsiliasi yang dijadwalkan April atau paling lambat Mei 2016. Kubu Agung atau kubu Aburizal sudah berniat tidak menjadi calon ketua umum. Baru-baru ini Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi yang dimohonkan Agung Laksono dan memenangkan kubu DPP hasil Munas Bali. Kasasi itu diajukan kubu Agung Laksono Januari 2016 terhadap putusan PN Jakarta Utara yang memenangkan kubu Bali yang dipimpin Aburizal. Putusan tertanggal 29 Februari 2016 diambil Majelis Kasasi yang terdiri dari I Gusti Agung Sumanatha, H Sunarto, dan Mahdi Soroinda Nasution.

Wakil Ketua Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid mengatakan, pasca putusan MA, Munas tetap diadakan dengan istilah munas luar biasa. Ini karena penyelenggaranya DPP Munas Bali dan bukan kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Nurdin mengingatkan kesepakatan yang ada dalam Skema Penyelamatan Partai Golkar, pada 18 Desember 2015, yang ditandatangani Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono. 

Saat itu, disepakati, Partai Golkar kembali ke DPP Munas Riau jika pemerintah mencabut SK pengesahan DPP hasil Munas Jakarta dan menolak mengesahkan DPP hasil Munas Bali. DPP Munas Riau bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi pengurus DPP dan DPD serta menyelenggarakan rapimnas dan munas.Namun, "Apabila MA memutuskan kemenangan Munas Bali, berarti dasarnya adalah Munas Bali".

Akan tetapi, Agung menyatakan tidak hadir saat kesepakatan 18 Desember 2015 itu dibuat. Ia terlebih dulu menandatangani kesepakatan itu pada 9 November 2015, dengan Jusuf Kalla. Saat itu, belum ada klausul tambahan untuk mengembalikan DPP hasil Munas Bali sebagai dasar penyelenggaraan Munas 2016 jika putusan MA memenangkan kubu Bali. Klausul tambahan itu muncul saat Aburizal bertemu dengan Jusuf Kalla. 

Dinamika Golkar masih bisa muncul mengiringi jalan Golkar menuju Munas 2016. Apakah partai ini akan konsisten dengan kesepakatan politik yang dicapai saat rapimnas Januari 2016? Satu hal yang pasti jalan rekonsiliasi di partai beringin sudah terlihat jelas. Jangan sampai Golkar mengambil langkah mundur, karena ini merupakan tikungan terakhir untuk Partai Golkar, semoga berhasil (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2