Berita utama surat kabar ibu kota edisi Kamis, 25 Februari 2016 adalah “darurat narkoba,” mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat kerja terbatas dengan topik “Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba,” di istana negara Jakarta (Kompas, 25/2/2016).

 

Pada kesempatan itu presiden meminta pemberantasan narkoba harus lebih gencar, berani, dan konprehensif. Semua kementerian, lembaga, dan badan-badan milik negara diminta menghilangkan ego sektoralnya untuk bersama-sama membrantas narkoba.

Sebenarnya pernyataan kurang lebih sama juga pernah disampaikan dua presiden sebelumnya yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri (2004) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (2005). Dengan kata lain seruan pemberantasan narkoba bukan monopoli Jokowi, dua presiden terdahulu sudah menyerukan kurang lebih sama. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama dua periode menjabat presiden menyerukan hal yang sama. Namun hasilnya tidak ada. Malah grafik peredaran narkoba kian meningkat rata-rata tumbuh 13,6 persen per tahunnya. Peredaran narkoba merasuk kesemua sektor kehidupan dan rata-rata 50 orang meninggal tiap hari akibat narkoba.

Barangkali itu pula sebabnya Presiden Jokowi menyatakan darurat narkoba, pernyataan paling keras selama ini jika dibandingkan dengan pernyataan presiden pendahulunya. Akan tetapi, pernyataan keras saja  belum cukup untuk menanggulangi darurat narkoba ini. Pernyataan presiden itu harus diikuti dengan tindakan penanggulangan dengan tegas, cepat, dan tepat. Sejauhmana kesiapan lembaga-lembaga, badan-badan, dan kementerian merespon perintah presiden melalui rencana aksi penanggulangannya sesuai dengan status darurat itu sendiri.

Pernyataan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan tentang darurat narkoba, bukan pernyataan main-main, bukan dalam rangka pencitraan, bukan pula kampanye yang bersifat politis atau sekedar janji-janji dan omong kosong. Pernyataan yang keluar dari istana kepresidenan itu tentu saja mengandung konsekuensi-konsekuensi. Bukan hanya dukungan anggaran yang sering jadi alasan, yang sering dikeluhkan para pimpinan lembaga dan badan-badan itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah rencana aksi itu sendiri seperti apa, lantas pelibatan warga masyarakatnya bagaimana, kapan, dan bilamana ? 

Pertanyaan seperti itu penting, mengingat seusai rapat kerja itu tidak ada penegasan dari istana tentang langkah penanggulangan yang cepat, tepat, dan konprehensif itu seperti apa. Jangan sampai pernyataan Presiden Jokowi ini nasibnya sama dengan pernyataan pendahulunya, tidak membuahkan hasil apa-apa. (Jusuf Suroso).    

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2